Dedi Mulyadi Targetkan Seluruh Aset Jabar Bersertifikat Tiga Tahun ke Depan

Menurut ia, kawasan-kawasan yang memiliki fungsi ekologis maupun kepentingan publik harus tetap berada dalam penguasaan negara agar keberlanjutan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kepentingan pembangunan dapat terjaga.

KDM juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan sertifikasi aset sebagai salah satu prioritas penganggaran.

Sebab tanpa dokumen kepemilikan yang sah, aset pemerintah berpotensi menimbulkan sengketa hukum sekaligus mengurangi nilai pemanfaatannya bagi masyarakat.

"Saya mengimbau kepala daerah agar mau menganggarkan untuk mau membiayai sehingga seluruh aset daerah memiliki akta yang autentik," katanya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat siap memperluas kolaborasi hingga tingkat desa. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang melibatkan perguruan tinggi dalam membantu inventarisasi dan penataan pertanahan.

"Kalau diselenggarakan di desa-desa, nanti provinsi ikut mendukung KKN yang menggarap persoalan penataan pertanahan di Jawa Barat," kata KDM.

Langkah Pemda Provinsi Jabar pun sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pembenahan layanan pertanahan dan tata ruang.

Dalam paparannya, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dony Erwan Brilianto, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menawarkan sejumlah paket program kolaborasi bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pertanahan dan pencegahan korupsi.