Daniel Johan Desak Pemerintah Tindak Tegas Kasus Beras Oplosan

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap praktik beras oplosan yang belakangan semakin marak. Menurutnya, tindakan tegas ini harus dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku. “Kita mendorong agar praktik-praktik kecurangan ini segera ditindak dengan tegas tentu dengan bukti yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Daniel Johan di Jakarta, Selasa (15/7/2025). Ia menilai, penyelesaian kasus beras oplosan ini mendesak agar masyarakat merasa aman dalam membeli dan mengonsumsi beras lokal. Selain menjaga rasa aman konsumen, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar tetap terjaga. “Satgas pangan kita dukung agar segera menyelesaikan dugaan adanya beras oplosan ini agar tidak berlarut-larut yang menimbulkan kepanikan pasar,” imbuhnya. Daniel Johan menambahkan, saat ini Komisi IV DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang salah satunya akan memperkuat peran Bulog dalam mengatur distribusi beras dari hulu ke hilir. “Karena beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia, dan juga beras menjadi komoditas politik dan diplomasi dengan negara-negara lain. Sehingga negara harus kuat dalam hal memegang kendali atas stok dan harga beras nasional,” tegas politisi PKB ini. Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengumumkan merek-merek beras oplosan kepada publik. “Harus dilakukan dengan cermat, langkah ini dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan pasar,” katanya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterbukaan terkait jenis beras yang dioplos sehingga konsumen mengetahui kualitas beras yang mereka beli tidak sesuai standar. @givary