Charles Honoris Kritik Wacana Ekspansi MBG ke Luar Negeri
PN
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris./visi.news/ist.
VISI.NEWS | JAKARTA - Wacana Badan Gizi Nasional (BGN) membawa program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi menuai kritik keras dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan pemerintah seharusnya fokus membereskan carut-marut pelaksanaan MBG di dalam negeri ketimbang sibuk membuat gagasan ekspansi ke luar negeri.
“Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh. Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul,” tegas Charles, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, persoalan utama program MBG saat ini bukan soal perluasan wilayah penerima manfaat, melainkan lemahnya tata kelola pelaksanaan di lapangan.
“Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya. Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah. Ini yang harus dibereskan dulu,” katanya.
Charles mengingatkan jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun pencitraan ekspansi program ke luar negeri, sementara masalah mendasar di dalam negeri belum terselesaikan.
“Jangan sampai energi habis buat bikin wacana baru, sementara urusan di dalam negeri masih berantakan,” ujarnya.
Ia menegaskan ukuran keberhasilan MBG bukan sekadar besarnya anggaran atau banyaknya klaim penerima manfaat, melainkan kualitas makanan dan jaminan program berjalan benar.
“Yang lebih penting adalah kualitas makanan yang diberikan, kualitas gizinya, dan jaminan bahwa program ini dijalankan dengan benar,” katanya.
Charles bahkan menyindir keras kemampuan pengawasan BGN jika program sampai diperluas ke luar negeri.
“Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia? Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya,” sentilnya.
Ia meminta BGN fokus membenahi sistem yang ada sebelum melontarkan gagasan ekspansi.
“Fokus saja dulu bereskan yang ada. Rapikan sistemnya, perkuat pengawasannya, benahi kontrol kualitasnya,” tegas Charles.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penerapan MBG di Arab Saudi untuk pelajar Indonesia di Jeddah dan Makkah.
Wacana itu muncul setelah Dadan menerima aspirasi dari siswa Sekolah Indonesia Jeddah saat melakukan kunjungan pada Minggu (31/5/2026).
“Mereka mengetahui program MBG yang sedang berjalan di Indonesia dan berharap dapat merasakan program yang sama,” kata Dadan.
Jika mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Arab Saudi akan menjadi lokasi pertama implementasi MBG di luar negeri.
BGN saat ini masih melakukan kajian teknis, termasuk kemungkinan membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah.
“Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh. Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul,” tegas Charles, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, persoalan utama program MBG saat ini bukan soal perluasan wilayah penerima manfaat, melainkan lemahnya tata kelola pelaksanaan di lapangan.
“Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya. Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah. Ini yang harus dibereskan dulu,” katanya.
Charles mengingatkan jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun pencitraan ekspansi program ke luar negeri, sementara masalah mendasar di dalam negeri belum terselesaikan.
“Jangan sampai energi habis buat bikin wacana baru, sementara urusan di dalam negeri masih berantakan,” ujarnya.
Ia menegaskan ukuran keberhasilan MBG bukan sekadar besarnya anggaran atau banyaknya klaim penerima manfaat, melainkan kualitas makanan dan jaminan program berjalan benar.
“Yang lebih penting adalah kualitas makanan yang diberikan, kualitas gizinya, dan jaminan bahwa program ini dijalankan dengan benar,” katanya.
Charles bahkan menyindir keras kemampuan pengawasan BGN jika program sampai diperluas ke luar negeri.
“Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia? Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya,” sentilnya.
Ia meminta BGN fokus membenahi sistem yang ada sebelum melontarkan gagasan ekspansi.
“Fokus saja dulu bereskan yang ada. Rapikan sistemnya, perkuat pengawasannya, benahi kontrol kualitasnya,” tegas Charles.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penerapan MBG di Arab Saudi untuk pelajar Indonesia di Jeddah dan Makkah.
Wacana itu muncul setelah Dadan menerima aspirasi dari siswa Sekolah Indonesia Jeddah saat melakukan kunjungan pada Minggu (31/5/2026).
“Mereka mengetahui program MBG yang sedang berjalan di Indonesia dan berharap dapat merasakan program yang sama,” kata Dadan.
Jika mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Arab Saudi akan menjadi lokasi pertama implementasi MBG di luar negeri.
BGN saat ini masih melakukan kajian teknis, termasuk kemungkinan membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah.
Tags:
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!