Wacana Pembatasan Pertalite, Syafruddin Minta Pemerintah Kaji Mekanisme Secara Matang

VISI.NEWS – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.

Menurut Syafruddin, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan mekanisme penerapan di lapangan. Hal itu penting agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya wacana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan kelompok desil ekonomi masyarakat dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan pembatasan Pertalite berdasarkan desil ini di lapangan. Jangan sampai kebijakannya bagus di atas kertas, tetapi sulit diterapkan ketika masyarakat datang ke SPBU,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Identifikasi Penerima Subsidi Jadi Tantangan

Syafruddin menilai penerapan pembatasan berdasarkan desil ekonomi bukan perkara sederhana. Petugas SPBU nantinya harus dapat memastikan kelompok ekonomi masyarakat yang datang untuk membeli Pertalite.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena konsumen menggunakan berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil.

“Tidak mudah mengidentifikasi seseorang yang datang ke SPBU itu masuk desil berapa. Apalagi kalau hanya melihat orangnya atau kendaraan yang digunakan. Ini yang harus dipikirkan mekanismenya secara matang,” katanya.

Ia menilai pemerintah juga perlu memperjelas indikator apabila jenis kendaraan nantinya digunakan sebagai salah satu dasar pembatasan.

Menurutnya, penggunaan jenis kendaraan sebagai indikator berpotensi mengubah pendekatan kebijakan dari berbasis kondisi ekonomi masyarakat menjadi berbasis kendaraan.

“Kalau patokannya kendaraan, berarti yang dibatasi adalah berdasarkan jenis kendaraan, bukan berdasarkan desil masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memperjelas indikator dan mekanismenya agar tidak menimbulkan persoalan baru,” jelas Syafruddin.

Ketua DPW PKB Kalimantan Timur itu meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum menerapkan pembatasan Pertalite.

Kajian tersebut, kata dia, perlu mencakup akurasi data penerima subsidi, mekanisme verifikasi di SPBU, kesiapan teknologi, hingga potensi kesalahan sasaran.

Syafruddin mengingatkan, jangan sampai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi justru menyulitkan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan Pertalite justru kesulitan mengaksesnya karena sistem pembatasannya tidak siap. Sebaliknya, jangan sampai kelompok yang mampu tetap bisa menikmati BBM bersubsidi,” pungkasnya.