Terima Aspirasi Warga Pati, Cucun: Mereka Minta Kepastian Hukum dan Jaminan Keamanan
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Kiri), Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati (Tengah), Anggota DPR RI Andre Rosiade (Kanan) terima aspirasi Warga Pati di Gedung DPR RI, Senin (24/08/2026)./visi.news/ist.
VISI.NEWS – Kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Pati yang disampaikan kepada DPR RI. Masyarakat berharap kondisi keamanan dan penegakan hukum yang jelas dapat menciptakan rasa nyaman sekaligus mendukung aktivitas sosial dan perekonomian daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Cucun mengatakan masyarakat Pati membutuhkan kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan itu perlu didalami dengan mendengarkan penjelasan langsung dari para pemangku kepentingan di daerah.
"Mereka minta kepastian hukum, minta kepastian siapa yang punya fungsi kamtibmas di sana untuk memastikan masyarakat Pati betul-betul tidak ada rasa takut, betul-betul bisa nyaman dalam kehidupan sehari-hari," kata Cucun.
Politikus Fraksi PKB itu menilai kondisi keamanan yang kondusif memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat, kata dia, menginginkan Kabupaten Pati menjadi daerah yang ramah bagi investasi sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonominya dengan aman dan nyaman.
"Masyarakat Pati menginginkan bagaimana ekonominya maju, ramah terhadap para investor, dan nyaman mereka bisa berusaha di wilayah Pati," ujarnya.
Menurut Cucun, Kabupaten Pati memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Potensi tersebut perlu ditopang oleh kondisi daerah yang aman dan kondusif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Cucun mengatakan DPR RI akan meminta penjelasan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati dan aparat penegak hukum (APH).
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!