Bantuan PBB untuk Aceh: Pro-Kontra Surat Pemprov yang Disorot, Lembaga Dunia Langsung Respons

VISI.NEWS | ACEH – Tragedi banjir yang melanda Aceh pada pertengahan Desember 2025 menyisakan dampak luar biasa bagi masyarakat setempat. Di tengah upaya pemulihan, sebuah polemik muncul terkait surat permintaan bantuan yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Surat yang disebutkan ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memicu pro dan kontra di kalangan publik, terutama karena dianggap melangkahi kewenangan pemerintah pusat, mengingat bencana banjir di Aceh belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

Namun, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, segera memberikan klarifikasi mengenai surat tersebut. Dalam penjelasannya, Mualem menegaskan bahwa surat tersebut tidak ditujukan kepada PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," ujar Mualem dalam wawancaranya yang dilansir dari Kompas.com pada Rabu (17/12/2025).

Mualem menambahkan bahwa surat tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan pasca bencana, yang tentunya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan relawan. "Kami berharap lembaga-lembaga ini dapat mempercepat proses penanganan bencana yang sangat besar ini," jelasnya.

Juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, juga turut memberikan klarifikasi atas kesalahpahaman yang berkembang. Ia menegaskan bahwa surat tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk melangkahi kewenangan Presiden Indonesia.

"Tidak ada niatan untuk itu. Surat ini memang ditujukan untuk memperkuat kerja-kerja penanggulangan bencana, yang sangat membutuhkan keterlibatan lembaga-lembaga dan relawan," ujarnya.

Sementara polemik ini terus berkembang, respons cepat dari lembaga internasional mulai terlihat. Pada Minggu, 14 Desember 2025, UNDP Indonesia menerima surat permintaan bantuan dari Pemprov Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, UNDP Indonesia merespons permintaan tersebut melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Senin, 15 Desember 2025. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menyatakan bahwa pihaknya sedang meninjau permintaan bantuan dari Aceh dan berkomitmen untuk memberikan dukungan terbaik bagi tim penanggulangan bencana dan masyarakat yang terdampak.