Bantuan PBB untuk Aceh: Pro-Kontra Surat Pemprov yang Disorot, Lembaga Dunia Langsung Respons

VISI.NEWS | ACEH – Tragedi banjir yang melanda Aceh pada pertengahan Desember 2025 menyisakan dampak luar biasa bagi masyarakat setempat. Di tengah upaya pemulihan, sebuah polemik muncul terkait surat permintaan bantuan yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Surat yang disebutkan ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memicu pro dan kontra di kalangan publik, terutama karena dianggap melangkahi kewenangan pemerintah pusat, mengingat bencana banjir di Aceh belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

Namun, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, segera memberikan klarifikasi mengenai surat tersebut. Dalam penjelasannya, Mualem menegaskan bahwa surat tersebut tidak ditujukan kepada PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," ujar Mualem dalam wawancaranya yang dilansir dari Kompas.com pada Rabu (17/12/2025).

Mualem menambahkan bahwa surat tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan pasca bencana, yang tentunya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan relawan. "Kami berharap lembaga-lembaga ini dapat mempercepat proses penanganan bencana yang sangat besar ini," jelasnya.

Juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, juga turut memberikan klarifikasi atas kesalahpahaman yang berkembang. Ia menegaskan bahwa surat tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk melangkahi kewenangan Presiden Indonesia.

"Tidak ada niatan untuk itu. Surat ini memang ditujukan untuk memperkuat kerja-kerja penanggulangan bencana, yang sangat membutuhkan keterlibatan lembaga-lembaga dan relawan," ujarnya.

Sementara polemik ini terus berkembang, respons cepat dari lembaga internasional mulai terlihat. Pada Minggu, 14 Desember 2025, UNDP Indonesia menerima surat permintaan bantuan dari Pemprov Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, UNDP Indonesia merespons permintaan tersebut melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Senin, 15 Desember 2025. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menyatakan bahwa pihaknya sedang meninjau permintaan bantuan dari Aceh dan berkomitmen untuk memberikan dukungan terbaik bagi tim penanggulangan bencana dan masyarakat yang terdampak.

"Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak," ujar Sara Ferrer Olivella dalam pernyataan resmi tersebut.

Tidak hanya UNDP, UNICEF Indonesia juga memberikan respons serupa. Dalam pernyataan resmi, UNICEF menyampaikan bahwa mereka sedang menelaah berbagai bidang dukungan yang diminta oleh Pemprov Aceh, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang terdampak. UNICEF turut menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"UNICEF menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Sara.

Ia juga menambahkan bahwa tim UNICEF sudah berada di lokasi terdampak dan telah memperkuat upaya pemulihan dengan keahlian teknis di bidang perlindungan anak, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

"Kami tetap berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan lebih lanjut dalam respons yang dipimpin oleh pemerintah, dan kami akan terus bekerja sama dengan otoritas terkait," ujarnya.

Sementara itu, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Aceh terus bertambah. Saat ini, tercatat lebih dari 77 lembaga dengan hampir 2.000 relawan yang terlibat dalam upaya pemulihan. Keterlibatan berbagai pihak ini dianggap sangat penting mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Muhammad MTA, juru bicara Pemprov Aceh, mengungkapkan bahwa meskipun ada keterlibatan banyak pihak, masih ada kekurangan dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Aceh. Oleh karena itu, dukungan dari lembaga-lembaga swasta dan internasional sangat diharapkan.

"Masih ada kekurangan dalam penanganan dari Pemprov Aceh maupun pemerintah pusat. Kami sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan," tambah MTA.

Bencana banjir kali ini, yang dianggap sebagai kejadian luar biasa, memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Aceh. Menurut beberapa pihak, bencana ini bahkan merupakan yang terburuk setelah tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun silam. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat krusial dalam mempercepat pemulihan dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Di tengah tantangan ini, respons cepat dari lembaga-lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF memberikan harapan bagi masyarakat Aceh, yang saat ini tengah berjuang untuk bangkit dari bencana besar ini. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pemulihan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Aceh dapat segera dipenuhi. @kanaya