Anggaran ESDM 2027 Rp27,37 Triliun, Mekeng Minta Lifting Minyak Dijaga
PN
Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng./visi.news/ist.
VISI.NEWS — Komisi XII DPR RI meminta peningkatan dukungan anggaran kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diikuti dengan peningkatan kinerja sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun.
Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, mengatakan efektivitas penggunaan anggaran harus tercermin melalui capaian kinerja sektor energi. Salah satu indikator utamanya adalah kemampuan pemerintah menjaga produksi dan lifting minyak.
Menurut Mekeng, penurunan lifting minyak akan meningkatkan kebutuhan impor minyak yang pada akhirnya berpotensi menambah beban anggaran negara.
“Performance-nya itu adalah lifting minyak, karena lifting minyak ini kalau semakin turun, kita harus impor semakin besar dan itu akan memakan anggaran yang semakin besar,” ujar Mekeng.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mempertanyakan peningkatan biaya penggantian biaya operasi atau cost recovery di tengah tren penurunan lifting minyak. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan agar pengelolaan anggaran sektor migas tetap efisien.
“Logikanya ya, kalau lifting turun, cost recovery juga mestinya turun, tapi kok naik gitu loh,” tegasnya.
Mekeng menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program Kementerian ESDM pada 2027. Dukungan anggaran yang diberikan DPR RI dan pemerintah, kata dia, harus menghasilkan capaian yang terukur dan berdampak terhadap ketahanan energi nasional.
Selain sektor migas, Komisi XII DPR RI meminta anggaran Kementerian ESDM tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan ketersediaan energi serta pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan kementeriannya berkomitmen menjaga berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam APBN, termasuk target lifting minyak.
“Kami dari Kementerian ESDM berusaha untuk menjaga indikator yang ditetapkan di dalam APBN, ya, termasuk lifting,” ujar Yuliot.
Yuliot menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses listrik sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok, dapat memperoleh layanan kelistrikan secara lebih merata.
“Dalam rangka ketahanan energi kami berusaha untuk meningkatkan ketersediaan energi, termasuk listrik, dan infrastruktur yang terbangun untuk sistem kelistrikan ini akan kita upayakan seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air itu akan mendapatkan aliran listrik,” pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun.
Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, mengatakan efektivitas penggunaan anggaran harus tercermin melalui capaian kinerja sektor energi. Salah satu indikator utamanya adalah kemampuan pemerintah menjaga produksi dan lifting minyak.
Menurut Mekeng, penurunan lifting minyak akan meningkatkan kebutuhan impor minyak yang pada akhirnya berpotensi menambah beban anggaran negara.
“Performance-nya itu adalah lifting minyak, karena lifting minyak ini kalau semakin turun, kita harus impor semakin besar dan itu akan memakan anggaran yang semakin besar,” ujar Mekeng.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mempertanyakan peningkatan biaya penggantian biaya operasi atau cost recovery di tengah tren penurunan lifting minyak. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan agar pengelolaan anggaran sektor migas tetap efisien.
“Logikanya ya, kalau lifting turun, cost recovery juga mestinya turun, tapi kok naik gitu loh,” tegasnya.
Mekeng menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program Kementerian ESDM pada 2027. Dukungan anggaran yang diberikan DPR RI dan pemerintah, kata dia, harus menghasilkan capaian yang terukur dan berdampak terhadap ketahanan energi nasional.
Selain sektor migas, Komisi XII DPR RI meminta anggaran Kementerian ESDM tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan ketersediaan energi serta pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan kementeriannya berkomitmen menjaga berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam APBN, termasuk target lifting minyak.
“Kami dari Kementerian ESDM berusaha untuk menjaga indikator yang ditetapkan di dalam APBN, ya, termasuk lifting,” ujar Yuliot.
Yuliot menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses listrik sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok, dapat memperoleh layanan kelistrikan secara lebih merata.
“Dalam rangka ketahanan energi kami berusaha untuk meningkatkan ketersediaan energi, termasuk listrik, dan infrastruktur yang terbangun untuk sistem kelistrikan ini akan kita upayakan seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air itu akan mendapatkan aliran listrik,” pungkasnya.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!