Soroti Anggaran Bakom Capai Rp1,9 Triliun, Sugiat Santoso Minta Kinerja Terukur

VISI.NEWS — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyoroti usulan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah yang mencapai sekitar Rp1,9 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut perlu diikuti dengan indikator kinerja yang terukur dan objektif.

Hal itu disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Senin (31/8/2026).

Sugiat menyebut anggaran Badan Komunikasi Pemerintah pada 2026 berada di kisaran Rp22 miliar. Dengan demikian, usulan anggaran 2027 sebesar Rp1,9 triliun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Badan Komunikasi Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” kata Sugiat.

Ia menilai efektivitas komunikasi pemerintah perlu mendapat perhatian, terutama dalam menjelaskan capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

Sugiat menyinggung sejumlah hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang menurutnya belum mencerminkan sejumlah indikator ekonomi makro yang dinilai positif.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) berada di atas 5 persen pada kuartal pertama dan kedua.

Menurutnya, capaian tersebut perlu dikomunikasikan secara lebih efektif kepada masyarakat karena berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sekitar 3 persen.

“Kenapa publik tidak puas? Ini ada satu pertanyaan yang sangat besar,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti konsumsi masyarakat yang menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga.

Selain konsumsi, ia menyebut investasi sebagai salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sugiat menilai capaian tersebut juga perlu disampaikan kepada publik secara objektif agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian nasional.

“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.

Sugiat menegaskan besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Badan Komunikasi Pemerintah harus diikuti dengan target dan evaluasi yang jelas.

Ia bahkan mengusulkan agar tingkat penerimaan atau approval rating pemerintah dapat menjadi salah satu indikator yang dievaluasi, meskipun menurutnya penilaian kinerja komunikasi pemerintah tetap harus menggunakan sejumlah indikator yang objektif dan tidak semata-mata bergantung pada hasil survei persepsi publik.

“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti gagal Badan Komunikasi Pemerintah,” ujarnya.

Menurut Sugiat, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kinerja dan capaian program dapat diterima masyarakat secara tepat. Ia menilai terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator kuantitatif dengan persepsi publik terhadap kondisi pemerintahan.

Sugiat juga menyebut sejumlah indikator ekonomi seperti inflasi yang berada di bawah 3 persen serta defisit anggaran yang masih berada di bawah 3 persen sebagai capaian yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.

“Kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus, tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua,” katanya.

Lebih lanjut, Sugiat meminta usulan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah sebesar Rp1,9 triliun tersebut dibedah secara lebih rinci.

Ia menyebut sekitar Rp 164 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sementara sekitar Rp1,7 triliun dialokasikan untuk program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden.

Sugiat mempertanyakan besarnya anggaran dukungan manajemen tersebut dan meminta agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

“Saya nggak tahu seberapa banyak personel dari Badan Komunikasi Pemerintah sehingga dukungan manajemennya sampai Rp164 miliar,” ujarnya.

Meski demikian, Sugiat menyatakan Komisi XIII DPR RI pada prinsipnya dapat mendukung peningkatan anggaran tersebut sepanjang diarahkan untuk memperkuat komunikasi pemerintah dan disertai evaluasi kinerja yang terukur.

Ia berharap Badan Komunikasi Pemerintah dapat meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat secara objektif, adil, dan proporsional.

“Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Badan Komunikasi Pemerintah yang tidak bekerja secara maksimal,” pungkasnya.