AMSI: Berita Tak Boleh Diambil Gratis

Sejalan dengan Panduan UNESCO  

Posisi AMSI ini sejalan dengan proses konsultasi yang dilakukan UNESCO mengenai Guidance on Fair Compensation for News yang dikembangkan melalui inisiatif Internet for Trust. UNESCO memulai konsultasi secara global pada Juli 2026 karena keberlanjutan media semakin mendesak bagi masa depan jurnalisme dan perlindungan integritas informasi.

UNESCO tidak memandang kompensasi terkait penggunaan konten jurnalistik oleh platform hanya sebagai sengketa komersial antara penerbit dan perusahaan teknologi. UNESCO menempatkan kompensasi yang adil dalam kerangka yang lebih luas, meliputi perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, pluralisme media, transparansi dan akuntabilitas platform, serta pentingnya pengawasan independen dan partisipasi multipihak. UNESCO juga mengingatkan bahwa mekanisme kompensasi tidak boleh hanya memperkuat penerbit media besar atau membuka ruang bagi campur tangan negara terhadap independensi editorial.

“UNESCO memberikan arah kebijakan yang tepat: kompensasi yang adil harus memperkuat jurnalisme, sekaligus menjaga kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan lingkungan digital yang terbuka,” kata Direktur LBH Pers Mustafa Layong.

Kesempatan bagi Indonesia 

Karena itu, AMSI dan LBH Pers mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melanjutkan pembahasan RUU Hak Cipta melalui proses yang terbuka, berbasis data dan bukti, serta melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, termasuk perusahaan platform digital, asosiasi penerbit, asosiasi wartawan, dan perwakilan publik.

AMSI menilai revisi UU Hak Cipta ini memberikan Indonesia sebuah kesempatan untuk membangun model baru hubungan yang adil antara platform dan publishers yang cocok bagi negara-negara Global South: sebuah model yang melindungi inovasi dan penggunaan non komersial, tetapi menolak ekonomi digital yang membiarkan eksploitasi terus-menerus atas nilai ekonomi jurnalisme tanpa izin dan kompensasi yang adil.