Alasan Keamanan Jadi Dalih, Trump Perluas Larangan Masuk AS Termasuk Warga Palestina dan Suriah

Kebijakan ini memicu kecaman dari sejumlah politisi Amerika Serikat. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Rashida Tlaib, yang memiliki keturunan Palestina, menyebut larangan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terbuka.

“Kekejaman rasis pemerintahan ini tidak mengenal batas, memperluas larangan perjalanan mereka untuk mencakup lebih banyak negara Afrika dan negara mayoritas Muslim, bahkan warga Palestina yang melarikan diri dari genosida,” kata Tlaib melalui media sosial.

Larangan terhadap warga Palestina diberlakukan di tengah eskalasi serangan militer Israel di Gaza dan Tepi Barat, yang dilaporkan menewaskan warga sipil setiap hari, termasuk dua warga negara Amerika Serikat sepanjang tahun ini.

Sementara itu, pelarangan terhadap warga Suriah terjadi meskipun hubungan Washington dan Damaskus menunjukkan tanda-tanda mencair setelah Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengunjungi Gedung Putih pada November lalu. Namun, Gedung Putih tetap menilai kondisi keamanan Suriah belum memadai.

“Suriah masih kekurangan otoritas pusat yang memadai untuk menerbitkan paspor atau dokumen sipil dan tidak memiliki langkah-langkah penyaringan dan pemeriksaan yang tepat,” ungkap Gedung Putih.

Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan Trump datang dari kalangan keamanan nasional. Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard mengaitkan kebijakan pembatasan imigrasi dengan tragedi penembakan massal di Australia.

“Pembatasan imigrasi sangat penting untuk melindungi keselamatan warga,” ujarnya.

Sejumlah sekutu Partai Republik Trump juga meningkatkan retorika keras terhadap imigrasi dan Islam. Senator Tommy Tuberville bahkan menyebut Islam sebagai “sekte” dan menuduh umat Muslim ingin “menaklukkan Barat”.