1.600 Penginapan Ilegal Masih Beredar di OTA, Kemenpar Siapkan Sanksi

VISI NEWS | BANDUNG - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengambil langkah tegas untuk menata bisnis akomodasi wisata dan penginapan jangka pendek yang dipasarkan melalui platform Online Travel Agent (OTA).

Pemerintah mengancam akan menghapus sekitar 1.600 penginapan ilegal yang masih beroperasi di platform digital seperti Agoda, Booking.com, Airbnb, dan Tiket.com mulai 1 Agustus 2026.

Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan tata kelola industri pariwisata yang lebih adil, legal, dan berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardhana, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan asosiasi pariwisata dan pengelola platform OTA. Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk membatasi kegiatan usaha.

“Kementerian Pariwisata tidak menjalankan inisiatif ini untuk membatasi atau menghambat kegiatan usaha. Upaya ini kami lakukan semata-mata demi kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan sektor pariwisata nasional,” ujar Widianti dalam konferensi pers di Kantor Kemenpar, Jakarta dikutip, Jumat (29/5/2026).

Selama satu tahun terakhir, Kemenpar bersama pemerintah daerah telah menggencarkan sosialisasi dan pendampingan regulasi kepada pemilik akomodasi di lima provinsi prioritas, yakni Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemerintah juga telah menggelar enam sesi klinik pembinaan yang diikuti lebih dari 1.500 pelaku usaha pariwisata.

Sebagai bagian dari proses penertiban, Kemenpar kini memverifikasi legalitas penginapan melalui formulir pendataan yang terintegrasi langsung dengan platform OTA. Sejumlah OTA bahkan mulai mewajibkan pencantuman Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada setiap daftar properti.

Langkah tersebut dinilai efektif. Berdasarkan data Online Single Submission (OSS), jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB resmi dari delapan kategori KBLI akomodasi pariwisata meningkat hingga 46,5 persen sejak program ini dimulai pada 31 Maret 2025.
Peningkatan tertinggi terjadi pada sektor vila, dengan tingkat kepatuhan perizinan melonjak hingga 76,4 persen.

Untuk memperkuat pengawasan, Kemenpar tengah mengembangkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) yang terhubung langsung secara real-time dengan basis data OSS. Sistem itu ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Juni 2027 agar hanya akomodasi berizin resmi yang dapat dipasarkan melalui OTA.

Sebelum sistem tersebut diterapkan sepenuhnya, pemerintah tetap akan melakukan penertiban secara bertahap dan manual. Widianti menyebut masih ada sekitar 1.600 akomodasi ilegal yang saat ini bebas dipasarkan di berbagai aplikasi OTA.
Pemerintah memberikan waktu dua bulan bagi pemilik properti untuk melengkapi dokumen legalitas. Jika tidak ada tindak lanjut hingga tenggat waktu berakhir, akses pemasaran mereka akan diblokir.

“Apabila tidak bisa memproses izin baru dalam waktu dua bulan ini, maka mereka akan di-delist secara massal dari platform OTA mulai 1 Agustus 2026,” tegas Widianti.