131 Pejabat ATR/BPN Ikuti Pelatihan Perkuat Kepemimpinan dan Pelayanan

VISI.NEWS – Sebanyak 131 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I hingga III Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.

Pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Selasa (22/7/2026). Peserta terdiri atas 20 Pejabat Administrator dari kantor pusat dan 111 Pejabat Administrator dari berbagai satuan kerja di daerah.

Dalam arahannya, Dalu Agung menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi juga membentuk pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata di unit kerjanya.

"Seorang Pejabat Administrator tidak boleh hanya menjalankan rutinitas. Mereka harus mampu mengidentifikasi persoalan, menghadirkan solusi, serta menggerakkan seluruh potensi organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berkualitas," tegas Dalu Agung.

Ia menambahkan, keberhasilan sebuah Kantor Pertanahan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan para kepala satuan kerja. Karena itu, setiap peserta diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan, membangun kolaborasi, serta melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan publik.

Selama mengikuti PKA, peserta akan menjalani rangkaian pembelajaran hingga 2 November 2026. Materi yang diberikan meliputi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, manajemen kinerja, kepemimpinan organisasi, hingga penyusunan proyek aktualisasi yang akan diterapkan di satuan kerja masing-masing. Proses pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran mandiri, e-learning, studi lapangan, serta evaluasi akademik dan implementasi kepemimpinan.

Selain peningkatan kompetensi, Sekjen ATR/BPN juga mendorong seluruh peserta memperkuat koordinasi internal maupun eksternal. Menurutnya, dialog kinerja yang rutin serta integrasi data antarsatuan kerja menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi pelayanan pertanahan yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.