Wali Kota Hebron: 'Kami Tidak Dilindungi' saat Israel Perluas Kontrol di Tepi Barat

“Kami memperdalam akar kami di seluruh bagian tanah Israel dan mengubur gagasan tentang negara Palestina,” ujarnya saat mengumumkan langkah tersebut.

Sementara itu, anggota parlemen Zvi Sukkot dari Partai Zionisme Religius menyebut Yudea dan Samaria—istilah yang digunakan Israel untuk Tepi Barat—sebagai tanah air bangsa Yahudi dan berharap kedaulatan penuh Israel di wilayah tersebut.

Langkah Israel ini dinilai semakin melemahkan Otoritas Palestina, yang dalam sejumlah rencana perdamaian internasional, termasuk yang pernah diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, diproyeksikan mengambil alih kekuasaan dari Hamas di Gaza. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan respons tegas dari pemerintah Amerika Serikat dan menyatakan kebijakan Israel melanggar hukum internasional serta mengganggu upaya diplomatik di kawasan.

Dari London, Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah Hamish Falconer menyatakan negaranya mengutuk keputusan tersebut dan berharap kebijakan itu dibatalkan.

“Kami sangat mengecam keputusan ini dan berharap untuk melihatnya dibalikkan. Hampir semua sahabat Israel mengatakan ini adalah kesalahan yang sangat, sangat besar,” ujarnya.

Di tengah perhatian dunia yang masih tertuju pada perang di Gaza pasca-serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, perluasan kontrol Israel di Tepi Barat berjalan relatif tanpa sorotan besar. Namun dinamika di Hebron dan wilayah Tepi Barat lainnya berpotensi memengaruhi stabilitas regional yang lebih luas, termasuk upaya diplomasi Amerika Serikat untuk mendorong normalisasi dan perdamaian Timur Tengah.

“Kami hidup dalam kenyataan pahit bahwa kami tidak dilindungi,” kata al-Sharabati.

“Institusi tidak melindungi kami. Dunia melihat Gaza dan pembantaian yang terjadi, membicarakannya, tetapi tidak lebih dari itu.” @kanaya