Walhi Jawa Barat Tetapkan "Java Collapse" sebagai Peringatan atas Kerusakan Lingkungan yang Parah

VISI.NEWS | BANDUNG - Sepanjang 15 tahun terakhir, Walhi bersama lembaga-lembaga jaringan di Jawa Barat menetapkan wilayah Jawa Barat sebagai daerah dengan tingkat kerusakan lingkungan hidup tertinggi, yang kemudian disebut dengan istilah "Java Collapse". Kerusakan ini meliputi seluruh wilayah Tatar Pasundan hingga pantai selatan, dan tersebar di 27 kabupaten/kota di provinsi tersebut, dengan degradasi yang sangat signifikan.

Kebijakan era Presiden Jokowi banyak menciptakan kerusakan alam yang berujung pada kemiskinan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Hak atas ruang hidup serta hubungan manusia dengan alam semakin terabaikan, ditambah lagi dengan perampasan ruang rakyat yang semakin terstruktur.

Konteks Global dan Komitmen Iklim

Mengutip laporan PBB tahun 2018, ribuan ilmuwan dan pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan angka kasus perubahan iklim tertinggi, ikut menyepakati ini dalam berbagai forum internasional seperti G20, G7, dan COP 29 pada tahun 2023. Namun, perjanjian Paris 2016 yang mengikat secara hukum untuk membatasi kenaikan gas rumah kaca hingga tidak melebihi 2°C masih jauh dari pencapaian.

Penyebab Kerusakan Lingkungan

Salah satu penyumbang terbesar pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karbon dioksida dan metana, yang dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti PLTU Batubara, PLTU Captive, Co-firing, RDF, pembukaan lahan skala besar, kebakaran hutan, dan aktivitas tambang. Aktivitas ekstraktif masih mendominasi kenaikan suhu global yang berdampak pada krisis iklim, musim tidak menentu, suhu meningkat, dan bencana alam yang sering terjadi.

Konteks Regional di Jawa Barat

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 melaporkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Barat berada di peringkat ke-3 dari total kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam dua tahun terakhir, angka IKLH mencapai 64,66 poin, lebih rendah 7,76 poin dari standar nasional. Hal ini seiring dengan maraknya kegiatan infrastruktur, properti, dan bisnis wisata alam yang tidak dapat dihindarkan.