Wakil Kepala BGN: Pegawai BGN Dilarang Punya SPPG

Lebih lanjut, Agustina mengatakan pemerintah saat ini memprioritaskan pembenahan tata kelola dan ketepatan sasaran penerima manfaat sebelum memperluas pembangunan dapur pelayanan gizi. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Kami ini sekarang bicara pembenahan dulu ya, tahun 2026 ini target penerima manfaat lalu baru bicara dapur. Nanti, kami akan membuat bagaimana agar proses ini setransparan mungkin, ibu dan bapak masyarakat bisa mengakses, turut melihat, dan turut mengawasi karena itu adalah program yang strategis ya," tuturnya.

Selain itu, BGN juga tengah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran program pada tahun 2026. Penyesuaian tersebut akan mengacu pada Rincian Output Bendahara Umum Negara (RO BUN) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk kemungkinan efisiensi lebih lanjut terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

"Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, tetapi yang jelas akan ada efisiensi lagi, mungkin Pak Purbaya (Menteri Keuangan) pernah menyampaikan Rp268 triliun, lalu ke RO BUN itu kemudian di RO direktif itu totalnya sebenarnya Rp43,89 triliun yang memang sudah dilakukan Kemenkeu. Nah, kami exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisiensikan lagi," tuturnya.