Wakil Kepala BGN: Pegawai BGN Dilarang Punya SPPG

Pernyataan itu disampaikan Agustina usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Sebenarnya begini ya, hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG ya. Karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan, maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat (insentif SPPG), diubah dari tadinya 2.000 dikali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 100 meter kan, karena kepentingan-kepentingan," kata Agustina dalam keterangannya dikutip, Senin (15/6/2026).

Menurut Agustina, perbaikan tata kelola dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan agar pembangunan dapur tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Ia menekankan bahwa fokus utama program harus tetap pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Dibedakan lho, kalau yang dulu mungkin ujungnya 'wis (sudah) pokoknya dapur ya dapur, sebanyak mungkin dapur', kami enggak mau, penerima manfaat dulu kita refocusing benar-benar yang targeted sesuai intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur," ujar dia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, BGN juga berencana menyusun indeks baru untuk menilai SPPG yang memenuhi standar operasional prosedur dan kualitas yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut akan menjadi dasar dalam memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan.

"Kalau yang lain-lainnya si A, si B, si C, yang penting teknisnya dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas, nanti kami akan bikin indeks yang baru memenuhi itu ya sudah, begitu poinnya," paparnya.