VISI | Suara Kritis Terintimidasi

Beberapa jurnalis dan pegiat media juga menyuarakan pengalaman serupa. Pada masa Gubernur Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat, sejumlah media dan individu yang mengkritiknya mengaku sering "dirujak" oleh barisan akun buzzer. Kritik terhadap kebijakan publik kerap dibalas dengan pelecehan personal, ancaman doxing, atau framing seolah-olah mereka anti-pembangunan atau punya motif tersembunyi.

Namun, kebenaran sulit ditutupi. Seiring waktu, satu per satu kebusukan yang dulu dibungkam mulai terbuka. RK, yang memiliki 22 juta pengikut di Instagram, tidak bisa lagi mengendalikan narasi ketika publik mulai menyoroti dugaan penyimpangan dalam anggaran serta isu moral yang menyeruak. Kekuasaan di era digital ternyata tidak sekuat data dan kesadaran publik yang terus berkembang.

Intimidasi terhadap suara-suara kritis seharusnya menjadi alarm bagi masyarakat sipil bahwa demokrasi sedang digerogoti. Tindakan semacam ini bukan hanya membungkam individu, tapi juga menciptakan efek jera kolektif yang membuat orang enggan berbicara. Ini adalah bentuk chilling effect—ketika masyarakat memilih diam karena takut akan konsekuensi dari berbicara.

Penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tahun 2023 mencatat bahwa serangan digital terhadap pegiat HAM dan aktivis meningkat 37% dibanding tahun sebelumnya. Serangan ini kerap disponsori secara tidak langsung oleh kekuatan politik, dengan tujuan mengontrol opini publik lewat ketakutan. Demokrasi kehilangan makna jika masyarakat tidak lagi merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya.

Michel Foucault mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat hukum atau aparatus negara, tetapi juga melalui produksi wacana. Dalam konteks ini, buzzer yang dibiayai dan diarahkan untuk membentuk opini serta membungkam kritik adalah bagian dari mekanisme kekuasaan yang subtil tapi berbahaya. Ini adalah bentuk baru dari represi: soft censorship.

Pemimpin sejati tidak akan takut terhadap kritik. Kritik yang sehat bukan serangan personal, melainkan upaya publik untuk memastikan arah kebijakan berada di jalur yang benar. Kritik adalah bentuk partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan, dan harusnya disambut dengan dialog, bukan disingkirkan dengan kekuatan digital.