VISI | Setahun Prabowo–Gibran: Potret Demokrasi di Era AI

2. Membenahi komunikasi pejabat publik dan elite politik

Kegagalan komunikasi publik baik eksekutif ataupun legislative secara berulang, ini menjadi cermin rusaknya etika, moralitas dan adab yang diperparah dengan tidak memilikinya kepekaan kepada rakyat. Padahal, dalam ilmu komunikasi, mendengar adalah kemampuan komunikasi terbaik. Salah satunya yang harus diperbaiki adalah lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Selain itu, perkuat protokol komunikasi kepresidenan agar penyampaian pesan yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan komunikasi. Selain itu dalam berkomunikasi di ruang publik diharapkan dapat mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Minimnya hal ini, akan semakin membuat rakyat terus curiga dan melemahkan kredibilitas kepada pemerintah. Bangun dialog dan komunikasi dua arah (two way communication).

3. Memperkuat mitigasi dan risiko

Salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi perilaku Moral Hazard. Pemerintah, dengan dukungan politik yang sangat kuat di parlemen, cenderung dimanfaatkan untuk menjadi program bancakan. Maka, pengawasan yang ketat dan menyiapkan berbagai perencanaan yang bisa memudahkan implementasi teknis di lapangan menjadi keniscayaan. Tingginya sentiment publik di semua platform media sosial adalah cermin lemanhya mitigasi risiko yang dimiliki oleh pemerintah saat ini.

4. Melakukan reshuffle pada kementrian yang dianggap gagal dalam melakukan kinerja

Dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi kinerja kementerian merupakan langkah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah. Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi salah satu mekanisme strategis yang sering digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama apabila terdapat kementerian yang dianggap gagal mencapai target atau mengalami stagnasi selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil dari analisis percakapan di media sosial, publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap kabinet yang direshuffle untuk membawa perubahan positif. Kegagalan suatu kementerian dapat menimbulkan kekecewaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melalui reshuffle, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam merespons kritik dan memperbaiki kinerja demi kepentingan rakyat. Namun, jangan juga hal ini menjadi alat untuk bagi-bagi kekuasaan.