VISI | Setahun Prabowo–Gibran: Potret Demokrasi di Era AI

Sukidi (2025) dalam tulisannya yang berjudul “Keadilan yang Dirindukan” mengungkapkan reflesi atas lagu ”I Can’t Believe What You Say, for Seeing What You Do” (1964) karya Ike dan Tina Turner, rakyat tidak percaya apa yang pemerintah katakan karena melihat apa yang pemerintah kerjakan. Berbagai gelombang protes yang diungkapkan oleh warga dalam bentuk percakapan di media sosial dan media mainstream seharusnya menjadi refleksi dan evaluasi secara serius untuk dapat mendengarkan suara rakyat.

Kesimpulan

Para pendiri bangsa, salah satunya adalah Soekarno Hatta, menginginkan demokrasi politik yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi ekonomi yang menghadirkan kesejahteraan. Namun, mimpi tersebut dirusak secara gradual oleh mereka yang tidak memiliki etika, moralitas dan keadaban. Basis kuat dari analisis media dan big data diharapkan tidak menutup mata atas keresahan rakyat yang disampaikan melalui percakapan media baik itu media mainstream ataupun media sosial. Hal ini seharusnya menjadi tamparan serius agar pemerintah dapat berbenah, Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi Serius Program Asta Cita Prabowo Gibran

Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Oktober 2024–Oktober 2025) menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi implementasi program andalan yang bernama Asta Cita. Meskipun pemerintah mengklaim telah mengklaim banyak program yang berhasil, namun sorotan tajam dan rapor merah dari lembaga masyarakat sipil, akademisi serta potret perbincangan publik menunjukkan adanya jurang antara janji kampanye yang populis dengan praktik kebijakan yang dinilai mengabaikan prinsip demokrasi dan keadilan. Evaluasi total semua program yang berdampak merugikan rakyat, seperti MBG, PSN, danantara, Food Estate dan berbagai program lainnya. Jika solusi tersebut menemukan jalan buntu tidak ada salahnya berbagai program tersebut dihentikan untuk kemaslahatan bagi rakyat.