VISI | Reformasi dan Ilusi Demokrasi

Ia menyebut bahwa institusi-institusi demokrasi seperti partai politik dan parlemen juga telah dikuasai oleh elite-elite oligarkis yang menjadikan kekuasaan sebagai alat akumulasi kekayaan, bukan sebagai sarana pelayanan publik.

Tak hanya di level pusat, kondisi ini juga menjalar ke daerah. Dalam beberapa pilkada, praktik politik uang, dinasti politik, hingga calon tunggal menjadi tren yang merusak kualitas demokrasi lokal. Demokrasi prosedural berjalan, namun tanpa substansi. Rakyat memilih, tapi tidak benar-benar menentukan arah kebijakan.

Pers, yang seharusnya menjadi kekuatan keempat demokrasi, juga semakin kesulitan untuk tumbuh. Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sepanjang 2023 terjadi lebih dari 80 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk doxing, intimidasi, dan pelaporan pidana. Ini memperlihatkan betapa tidak nyamannya kekuasaan terhadap kritik dan transparansi.

Ketika kritik dibungkam dan media dipersempit ruangnya, maka publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan. Akibatnya, pemerintah berjalan tanpa koreksi, dan kebijakan publik menjadi cermin kepentingan elite, bukan kepentingan rakyat. Ini menjauhkan kita dari semangat Reformasi yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit tahun 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 dunia dan masuk kategori "flawed democracy" atau demokrasi cacat.

Menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2023, Indonesia masih masuk dalam kategori "flawed democracy" atau demokrasi cacat. Skor demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari 6,71 pada tahun 2022 menjadi 6,53 pada tahun 2023. Selain itu, peringkat demokrasi Indonesia secara global juga turun dari peringkat ke-54 menjadi peringkat ke-56. Tren stagnasi dan penurunan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dalam aspek kebebasan sipil dan fungsi pemerintahan. Ini adalah pengingat keras bahwa demokrasi kita sedang tidak sehat. Negara-negara seperti Taiwan dan Korea Selatan justru mampu menunjukkan bahwa demokrasi Asia bisa tumbuh kuat dengan penegakan hukum yang baik.

Jika kita jujur menengok ke belakang, Reformasi dibangun dengan semangat perubahan total. Tapi dalam praktiknya, kita justru melihat model kekuasaan lama yang berganti wajah. Hukum tetap bisa diatur, lembaga tetap bisa dibeli, dan suara rakyat masih sering hanya menjadi pelengkap seremoni politik lima tahunan.