VISI | Reformasi dan Ilusi Demokrasi

Oleh Aep S. Abdullah

PERNAHKAH kita merasa hidup di negara demokrasi, namun tak benar-benar bisa bersuara? Kita bisa memilih, tapi sering kali tak tahu siapa yang harus dipercaya. Kita bisa mengkritik, tapi khawatir akan diserang balik, dituntut, atau dibungkam. Itulah paradoks demokrasi Indonesia pasca Reformasi—sebuah demokrasi yang tampak di permukaan, namun menyimpan banyak lubang di dalamnya.

Selama 27 tahun sejak Reformasi 1998, harapan masyarakat akan negara yang adil, bersih, dan demokratis belum sepenuhnya terwujud. Demokrasi memang berjalan, tetapi terasa seperti ilusi. Kita punya pemilu lima tahunan, lembaga perwakilan, dan kebebasan pers secara normatif, tapi penegakan hukum yang lemah dan kekuasaan yang cenderung otoriter perlahan menggerogoti makna sejati dari demokrasi itu sendiri.

Salah satu indikator penting lemahnya demokrasi adalah buruknya penegakan hukum. Menurut laporan World Justice Project 2023, Indonesia berada di peringkat 68 dari 142 negara dalam indeks Rule of Law. Skor ini stagnan sejak lima tahun terakhir. Ketidakpastian hukum, intervensi kekuasaan, dan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi menjadi catatan buruk yang berulang.

Contoh konkret bisa dilihat dari kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, petani, hingga mahasiswa yang menyuarakan kritik. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dituntut karena menyampaikan dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis tambang hanyalah satu dari banyak ironi demokrasi kita. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik semestinya menjadi vitamin, bukan ancaman.

Fenomena demokrasi yang ilutif juga tampak dari maraknya buzzer yang justru digunakan untuk melawan kritik publik. Alih-alih menjawab dengan data dan argumen, para pendukung kekuasaan menggunakan media sosial untuk menyerang balik pihak-pihak yang kritis. Ini menciptakan suasana ketakutan dan membungkam opini publik secara halus namun sistematis.

Menurut Associate Profesor Nanyang Technological University Singapura Zulfikar Amir menyebutkan ada tiga elemen unsur politik di Indonesia. Pertama elemen drama, kedua relasi dan terakhir ide.