VISI | Mengembalikan Marwah Literasi

Oleh Drajat

KEMAJUAN suatu bangsa sejatinya dapat dilihat dari sejauh mana gerakan literasi tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa literasi bukan hanya kegiatan membaca dan menulis, melainkan fondasi utama bagi kemajuan peradaban. Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia, misalnya, menempatkan budaya membaca dan menulis sebagai kebutuhan pokok warga negara. Tidak heran bila bangsa-bangsa itu melesat menjadi raksasa ekonomi, teknologi, dan kebudayaan dunia.

Sebaliknya, bagi bangsa yang abai terhadap literasi, jangan berharap banyak untuk melangkah maju. Alih-alih berkompetisi dalam peradaban global, yang terjadi justru ketertinggalan yang semakin menganga. Dan sayangnya, Indonesia masih termasuk dalam kelompok itu — bangsa yang tahu pentingnya literasi, tetapi enggan menjadikannya budaya.

Literasi bukan sekadar kemampuan membaca huruf, tetapi kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan. Literasi menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, mengasah empati, dan membangun kesadaran sosial. Ia adalah jantung dari kemajuan bangsa.

Namun, lagi dan lagi, kita abai. Literasi sering kali hanya menjadi jargon yang dipamerkan di baliho, spanduk, dan seminar. Setiap peringatan Hari Buku Nasional, berbagai instansi sibuk membuat acara seremonial: pembacaan puisi, lomba menulis, bazar buku, dan kegiatan simbolik lainnya. Sayangnya, setelah acara usai, semangat itu ikut menguap bersama foto-foto seremonial yang diunggah ke media sosial.

Ironisnya, di tingkat birokrasi, banyak pejabat yang menjadikan literasi sekadar proyek pencitraan. Mereka bangga mengenakan selempang “Duta Literasi”, tapi tidak memiliki kebiasaan membaca buku atau menulis gagasan. Bahkan, di kalangan pengambil kebijakan, masih ada yang menganggap kegiatan membaca dan menulis sebagai sesuatu yang tidak penting — sekadar pelengkap, bukan kebutuhan.

Sementara itu, energi bangsa ini justru banyak tersedot pada perebutan kue kekuasaan. Dari pusat hingga daerah, dari parlemen hingga kantor desa, kita disuguhi drama politik yang tiada henti. Bagaimana kekuasaan bisa langgeng, bagaimana kroni tetap mendapat bagian, itulah yang sering kali menjadi prioritas utama.