VISI | Kediri, Kenapa?

Oleh Aep S. Abdullah

"KALAU seorang presiden datang ke Kediri, tak lama kemudian kekuasaannya berakhir."

Kalimat itu bukan berasal dari buku sejarah ataupun dokumen negara. Ia hidup dari mulut ke mulut, diwariskan dalam obrolan warung kopi, percakapan para sesepuh, hingga menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Jawa Timur. Di Kediri, cerita itu bahkan memiliki nama yang cukup populer: Kutukan Kediri!.

Belum lama ini, ketika Tim 'Gowes Sejarah' VISI.NEWS, seorang staf sebuah hotel di Kota Kediri mengulang kembali cerita tersebut. Menurutnya, Kediri seolah menjadi "kartu mati" bagi kepala negara yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Ia tidak mengatakannya sebagai sebuah kepastian, melainkan sebagai cerita yang sudah lama dipercaya masyarakat.

Di situlah letak menariknya. Politik modern seharusnya dibangun di atas konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat. Namun dalam praktiknya, politik Indonesia tak pernah benar-benar lepas dari simbol, mitos, dan kebudayaan. Ketika rasionalitas bertemu dengan tradisi, lahirlah narasi-narasi yang terus hidup meski tak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah.

Keyakinan masyarakat itu kemudian menemukan "bahan bakarnya" dari beberapa peristiwa politik nasional. Nama-nama Presiden Soekarno, B. J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kerap disebut sebagai contoh. Ketiganya pernah berkunjung ke Kediri, lalu dalam rentang waktu tertentu tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Soekarno kehilangan kekuasaan setelah pergolakan politik pasca-G30S dan terbitnya Supersemar. Habibie mengakhiri masa kepresidenannya setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 1999 sehingga tidak melanjutkan pencalonan. Gus Dur dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001 di tengah konflik politik yang tajam. Bagi sebagian masyarakat, rangkaian peristiwa itu dianggap terlalu sering untuk sekadar disebut kebetulan.

Padahal, jika ditelaah secara politik, ketiga presiden tersebut lengser karena alasan yang sangat berbeda. Soekarno menghadapi perubahan konfigurasi kekuasaan nasional. Habibie berada dalam masa transisi Reformasi yang penuh tekanan politik. Sementara Gus Dur menghadapi pertarungan politik dengan DPR dan MPR. Tidak ada bukti bahwa kunjungan ke Kediri memiliki hubungan sebab-akibat dengan berakhirnya masa jabatan mereka.

Justru karena tidak dapat dibuktikan itulah cerita tersebut berubah menjadi legenda urban. Ia tidak hidup karena fakta, tetapi karena pola yang diyakini masyarakat.

Menariknya, legenda itu sesungguhnya pernah "dipatahkan" oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY tercatat mengunjungi Kediri, termasuk ketika meninjau para pengungsi letusan Gunung Kelud pada 2014. Alih-alih lengser setelah kunjungan tersebut, ia justru menuntaskan masa jabatan konstitusionalnya selama dua periode hingga 2014. Fakta ini menjadi bantahan paling nyata terhadap keyakinan bahwa setiap presiden yang datang ke Kediri pasti kehilangan kekuasaan.

Namun mitos tidak bekerja seperti ilmu pengetahuan. Satu pengecualian sering kali tidak cukup untuk menghapus keyakinan yang telah hidup selama puluhan tahun.

Mitos itu kembali menjadi perbincangan nasional pada 2020 ketika Sekretaris Kabinet saat itu, Pramono Anung, secara terbuka mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak dijadwalkan berkunjung ke Kediri. Dalam pernyataannya kepada media, Pramono bahkan menyinggung mitos bahwa Presiden yang datang ke Kediri akan bernasib seperti Gus Dur. Pernyataan seorang pejabat negara mengenai mitos lokal itu sontak memancing diskusi luas. Bukan karena masyarakat tiba-tiba mempercayainya, melainkan karena mitos yang selama ini hidup di ruang-ruang informal mendadak memperoleh panggung dalam percakapan politik nasional.

Di sinilah para sejarawan memberikan perspektif yang lebih jernih.

Pengamat sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro, menilai kepercayaan tersebut memang telah mengakar dalam tradisi masyarakat Jawa. Menurutnya, masyarakat memiliki kebiasaan niteni, yakni mengamati pola dari berbagai kejadian, kemudian menghubungkan peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah keyakinan budaya.

Namun Purnawan juga menegaskan bahwa hingga kini belum ditemukan sumber sejarah yang dapat membuktikan adanya "kutukan" tersebut. Bahkan ia mengaku belum menemukan manuskrip atau catatan sejarah yang secara eksplisit menyatakan Kediri sebagai kota pembawa sial bagi penguasa. Ramalan-ramalan yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya pun, menurut kajian sejarah, lebih banyak dipahami sebagai tafsir yang muncul setelah suatu peristiwa terjadi (post factum), bukan sebagai ramalan yang dapat diverifikasi sebelumnya.

Pandangan serupa disampaikan sejarawan muda Universitas Airlangga, Adrian Perkasa. Menurutnya, banyaknya peninggalan sejarah Kediri yang hilang, rusak, atau belum ditemukan membuat ruang interpretasi masyarakat menjadi sangat luas. Kekosongan data sejarah sering kali diisi oleh cerita, mitos, dan tafsir yang berkembang dari generasi ke generasi. Karena itu, munculnya berbagai legenda politik bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Ironisnya, sejarah justru menunjukkan bahwa Kediri merupakan salah satu pusat kekuasaan paling penting di Jawa. Dari masa Airlangga, Kameswara, hingga Jayabaya, wilayah Daha menjadi jantung politik dan kebudayaan. Pada era Singhasari dan Majapahit pun Kediri tetap memegang posisi strategis. Bahkan menjelang runtuhnya Majapahit, pusat pemerintahan dipindahkan ke Daha. Artinya, secara historis Kediri bukanlah simbol kehancuran kekuasaan, melainkan justru salah satu pusat lahirnya kekuasaan di Nusantara.

Karena itu, ketika muncul spekulasi bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama tidak jadi digelar di Lirboyo, Kediri, melainkan di Tambakberas, Jombang, sebagian orang kembali mengaitkannya dengan mitos tersebut. Bahkan muncul dugaan bahwa keputusan itu berkaitan dengan kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi, hingga hari ini tidak ada satu pun pernyataan resmi yang menyebut perubahan lokasi Muktamar NU dipengaruhi oleh mitos "Kutukan Kediri". Penyelenggaraan forum nasional sebesar muktamar lazimnya mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kapasitas lokasi, akses transportasi, keamanan, akomodasi peserta, serta keputusan internal organisasi. Menghubungkannya dengan mitos tetap berada dalam wilayah spekulasi yang belum dapat diverifikasi.

Namun, apakah itu berarti mitos tersebut tidak penting? Belum tentu.

Dalam ilmu politik, persepsi sering kali memiliki daya pengaruh yang hampir sama besarnya dengan fakta. Sebuah mitos yang dipercaya jutaan orang dapat memengaruhi cara publik membaca sebuah peristiwa, meskipun tidak pernah terbukti secara ilmiah. Di Indonesia, politik bukan hanya soal elektabilitas dan konstitusi. Politik juga dibentuk oleh simbol, memori kolektif, dan kebudayaan.

Barangkali "Kutukan Kediri" sesungguhnya bukan berbicara tentang sebuah kota. Ia adalah metafora. Sebuah kritik budaya terhadap kekuasaan. Pesan yang hendak disampaikan masyarakat sebenarnya sederhana: tidak ada kekuasaan yang abadi. Jabatan hanya titipan. Seorang pemimpin yang kehilangan amanah pada akhirnya akan dijatuhkan oleh sejarah, oleh rakyat, atau oleh sistem yang ia bangun sendiri.

Maka, pertanyaan "Kediri, kenapa?" sesungguhnya bukan ditujukan kepada kotanya. Pertanyaan itu justru layak diajukan kepada setiap pemegang kekuasaan. Sudahkah amanah dijalankan? Sudahkah jabatan digunakan untuk melayani rakyat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan?

Sebab, jika sejarah mengajarkan satu hal, itu adalah kenyataan bahwa tidak ada kota yang mampu menjatuhkan seorang presiden. Yang menjatuhkan seorang pemimpin, hampir selalu, adalah politiknya sendiri.***