VISI | KDM, Besan dan Insiden

Oleh Aep S. Abdullah

INSIDEN kericuhan dalam acara makan gratis di Alun-alun Garut, yang digelar sebagai bagian dari syukuran pernikahan putra Kang Dedi Mulyadi (KDM), Maula Akbar, dengan Putri Karlina, menjadi semacam anti klimaks dari citra teladan yang selama ini coba dibangun oleh KDM. Tiga nyawa melayang, puluhan lainnya luka-luka, dan ribuan warga berdesakan demi sepiring nasi liwet gratis. Sebuah tragedi yang seharusnya tak perlu terjadi, apalagi dalam konteks sebuah perayaan kebahagiaan.

KDM selama ini dikenal sebagai figur publik yang piawai membangun narasi tentang kesundaan, kearifan lokal, hingga keteladanan etika dalam ruang publik. Ia menggunakan pendekatan budaya sebagai instrumen komunikasi politik yang kuat. Namun, insiden Garut memperlihatkan adanya kelengahan besar dalam hal manajemen risiko, apalagi mengingat massa yang hadir sangat besar dan tidak terkontrol.

Pernyataan KDM pasca insiden pun menimbulkan tanda tanya. Dalam video awal di akun media sosialnya, KDM menyampaikan bahwa ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun pada video kedua yang muncul tak lama berselang, ia mengatakan tidak mengetahui adanya acara makan gratis dan menyatakan penyesalannya atas inisiatif itu. Dua pernyataan yang saling bertolak belakang, dan mudah ditelusuri publik karena jejak digitalnya begitu jelas.

Lebih jauh, dalam salah satu video yang sempat viral, terlihat percakapan antara KDM dan Maula Akbar mengenai rencana makan gratis itu. Bahkan KDM bertanya, "Untuk lima ribu orang?" yang dijawab Maula, "Bisa lebih, sebanyak-banyaknya saja." Artinya, secara substansi KDM mengetahui rencana tersebut dan sempat menanggapinya secara positif, setidaknya dalam bentuk pembiaran.

Budayawan Kang Taufik Faturrohman mengunggah dua video tersebut secara berdampingan di media sosialnya, yang kemudian memancing reaksi luas dari publik. Masyarakat pun mulai mempertanyakan integritas dan konsistensi KDM dalam bertindak dan menyampaikan narasi. Ini bukan hanya soal pencitraan yang tercoreng, tetapi juga soal akuntabilitas seorang pejabat publik.