VISI | KDM, Besan dan Insiden

Oleh Aep S. Abdullah

INSIDEN kericuhan dalam acara makan gratis di Alun-alun Garut, yang digelar sebagai bagian dari syukuran pernikahan putra Kang Dedi Mulyadi (KDM), Maula Akbar, dengan Putri Karlina, menjadi semacam anti klimaks dari citra teladan yang selama ini coba dibangun oleh KDM. Tiga nyawa melayang, puluhan lainnya luka-luka, dan ribuan warga berdesakan demi sepiring nasi liwet gratis. Sebuah tragedi yang seharusnya tak perlu terjadi, apalagi dalam konteks sebuah perayaan kebahagiaan.

KDM selama ini dikenal sebagai figur publik yang piawai membangun narasi tentang kesundaan, kearifan lokal, hingga keteladanan etika dalam ruang publik. Ia menggunakan pendekatan budaya sebagai instrumen komunikasi politik yang kuat. Namun, insiden Garut memperlihatkan adanya kelengahan besar dalam hal manajemen risiko, apalagi mengingat massa yang hadir sangat besar dan tidak terkontrol.

Pernyataan KDM pasca insiden pun menimbulkan tanda tanya. Dalam video awal di akun media sosialnya, KDM menyampaikan bahwa ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun pada video kedua yang muncul tak lama berselang, ia mengatakan tidak mengetahui adanya acara makan gratis dan menyatakan penyesalannya atas inisiatif itu. Dua pernyataan yang saling bertolak belakang, dan mudah ditelusuri publik karena jejak digitalnya begitu jelas.

Lebih jauh, dalam salah satu video yang sempat viral, terlihat percakapan antara KDM dan Maula Akbar mengenai rencana makan gratis itu. Bahkan KDM bertanya, "Untuk lima ribu orang?" yang dijawab Maula, "Bisa lebih, sebanyak-banyaknya saja." Artinya, secara substansi KDM mengetahui rencana tersebut dan sempat menanggapinya secara positif, setidaknya dalam bentuk pembiaran.

Budayawan Kang Taufik Faturrohman mengunggah dua video tersebut secara berdampingan di media sosialnya, yang kemudian memancing reaksi luas dari publik. Masyarakat pun mulai mempertanyakan integritas dan konsistensi KDM dalam bertindak dan menyampaikan narasi. Ini bukan hanya soal pencitraan yang tercoreng, tetapi juga soal akuntabilitas seorang pejabat publik.

Yang ironis adalah absennya suara dari Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro Jaya sekaligus besan KDM. Sebagai tuan rumah dari pihak keluarga pengantin wanita, publik berharap ada pernyataan tanggung jawab moral atau sekadar empati. Namun hingga hari ini, Irjen Karyoto belum mengeluarkan pernyataan apa pun. Keheningan ini kian mempertebal kesan bahwa insiden ini disikapi dengan sangat elitis.

Peristiwa ini bukan yang pertama; kejadian serupa pernah terjadi di Pasuruan pada 2008 saat pembagian zakat, yang menewaskan 21 orang. Kericuhan juga pernah terjadi di Semarang, Banjarmasin, Jakarta, Gresik, Bantul, dan Lamongan karena pembagian zakat atau sedekah yang tidak terkelola dengan baik.

Dosen Sosiologi UGM, AB Widyanta, menilai insiden Garut menunjukkan ekstremitas ketimpangan sosial. Di satu sisi, pejabat publik menggelar pesta mewah, sementara di sisi lain rakyat berebut bantuan karena kemiskinan struktural. Menurutnya, hajatan besar semacam ini justru mempertontonkan bahwa pejabat seperti memiliki seluruh sumber daya, dan rakyat hanya bisa mengaksesnya dengan berebut dan berharap belas kasih.

KDM tentu bukan satu-satunya yang harus bertanggung jawab. Panitia pelaksana, Pemkab Garut, dan aparat lokal juga punya tanggung jawab. Namun, karena KDM adalah figur publik utama dalam peristiwa ini, maka wajar jika sorotan utama mengarah kepadanya. Sikap “one man show” yang selama ini jadi ciri khas komunikasi politik KDM, kali ini justru menjadi bumerang.

Harus diakui, sebagai manusia, KDM tentu tidak sempurna. Tidak ada yang bisa meramalkan insiden tersebut secara pasti. Namun, dalam dunia kepemimpinan publik, ketidaksempurnaan itu seharusnya dikompensasi dengan kehati-hatian, perencanaan matang, dan koordinasi yang baik, bukan dengan spontanitas dan improvisasi.

Gaya overconfident KDM yang selama ini dianggap sebagai kekuatan karismatiknya, kali ini menjadi titik lemah. Ketika seorang pemimpin terlalu percaya diri dan merasa semua bisa dikendalikan hanya dengan ketokohan, maka risiko kelengahan bisa berujung fatal. Mungkin ini adalah teguran dari semesta, atau dalam bahasa spiritual: dari Sang Maha Kuasa.

Padahal masih banyak persoalan yang menuntut perhatian serius di Jawa Barat. Misalnya, krisis sekolah swasta yang kekurangan siswa akibat kebijakan pembatasan siswa di sekolah negeri. Data dari Asosiasi Sekolah Swasta Jawa Barat menyebutkan ada penurunan hingga 20% siswa baru di sekolah swasta pasca kebijakan itu.

Di sektor pendidikan pula, banyak sekolah swasta yang terpaksa melepas ijazah siswa secara cuma-cuma karena tekanan publik dan tuntutan moral. Namun, mereka akhirnya kesulitan menggaji para guru honorer. Ini adalah ironi besar dari kebijakan pendidikan yang belum tuntas.

Dari sektor pariwisata, larangan study tour oleh sekolah menyebabkan penurunan omset industri wisata edukatif. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, sektor wisata pendidikan menyumbang lebih dari 15% omset wisata domestik tahunan sebelum pandemi. Setelah larangan study tour, angka itu turun drastis dan belum pulih hingga sekarang.

Begitu juga sektor ketenagakerjaan. Angka pengangguran terbuka di Jawa Barat menurut data BPS per Februari 2025 masih di atas rata-rata nasional, yakni 7,91% dibandingkan rata-rata nasional 5,45%. Membeludaknya pencari kerja di Cianjur menunjukkan bahwa kehidupan rakyat jauh dari gemerlapnya pesta. Ironisnya, pejabat publik justru lebih sibuk menampilkan euforia ketokohan dibanding mengatasi akar masalah sosial dan ekonomi yang mendesak. Hal ini menunjukkan belum optimalnya program penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor industri dan jasa.

Sebagai pemimpin, KDM tetap memiliki basis loyalitas yang kuat. Namun insiden ini menjadi titik penting untuk melakukan refleksi total terhadap gaya kepemimpinan yang cenderung sentralistik. "The show must go on," kata orang, tetapi pertunjukan sebaiknya tak melulu jadi sandiwara seorang tokoh.

Saatnya KDM membuka ruang partisipasi, membentuk tim-tim kerja yang solid, dan berhenti tampil sebagai satu-satunya wajah solusi untuk semua masalah. Karena sepuluh kepala yang saling melengkapi akan jauh lebih efektif daripada satu kepala yang terlalu percaya diri.***