VISI | Kapan Polisi Berwenang Menggeledah?

Penggeledahan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan subjektif. Penyidik harus memiliki fakta hukum yang cukup sebagai dasar tindakan. Fakta hukum tersebut dapat berupa :

1. Adanya Dugaan Tindak Pidana. Penggeledahan dilakukan setelah terdapat peristiwa pidana yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan maupun laporan masyarakat.
2. Bukti Permulaan yang Cukup. Penyidik harus memiliki bukti permulaan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara lokasi yang akan digeledah dengan tindak pidana yang sedang disidik. Bukti permulaan dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, rekaman elektronik, hasil observasi, hasil penyelidikan lapangan, dan barang bukti lain yang sah menurut hukum.
3. Hubungan Langsung dengan Barang Bukti. Harus terdapat alasan yang logis bahwa di tempat yang akan digeledah terdapat alat kejahatan, hasil kejahatan, dokumen penting, benda yang digunakan melakukan tindak pidana, dan barang yang berkaitan dengan pembuktian perkara.
4. Kebutuhan Penyidikan. Penggeledahan dilakukan apabila tindakan tersebut memang diperlukan untuk kepentingan pembuktian dan tidak terdapat cara lain yang lebih proporsional untuk memperoleh barang bukti.

Prosedur Penggeledahan

Secara umum, prosedur penggeledahan meliputi :

• Penyidik memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam KUHAP.
• Menunjukkan identitas dan surat perintah kepada pihak yang digeledah.
• Penggeledahan disaksikan oleh penghuni rumah atau wakilnya serta saksi sesuai ketentuan hukum.
• Membuat berita acara penggeledahan.
• Memberikan salinan berita acara kepada pihak yang digeledah.
• Melakukan penyitaan apabila ditemukan barang bukti sesuai prosedur hukum.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan terlebih dahulu dengan tetap memenuhi persyaratan administratif setelah tindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Karena penggeledahan merupakan pembatasan terhadap hak individu, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keharusan), akuntabilitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penyidik tidak diperkenankan melakukan intimidasi, kekerasan, perusakan yang tidak perlu, ataupun mempermalukan pihak yang digeledah. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etik.