VISI | Jejak Digital dan Iklan Tak Sebagus Moral

Oleh Aep S. Abdullah

KALAU dulu maling larinya ke hutan, sekarang larinya ke folder tersembunyi di laptop. Begitulah kira-kira tantangan zaman digital yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil jadi bukti nyata, bahwa korupsi kini lebih senang pakai Wi-Fi.

KPK, layaknya Sherlock Holmes versi digital, telah menyita perangkat elektronik milik Ridwan Kamil. Kemungkinan file-file yang ada di ponsel, tablet, laptop—lengkap, tinggal kurang smart fridge saja. Mungkin nanti lemari es pun ikut disita, kalau isinya ternyata dokumen yang dibekukan.

Menariknya, dari semua barang sitaan itu, yang paling ‘berbicara’ justru bukan manusianya, melainkan data-datanya. Percakapan WhatsApp, email, dan catatan digital bisa jadi lebih cerewet daripada konferensi pers.

Dalam konteks komunikasi, ini bukan sekadar soal siapa chat sama siapa. Tapi lebih ke siapa ngatur siapa, siapa disuruh ngapain, dan tentu saja, siapa yang minta bagian. Karena di dunia korupsi, komunikasi itu kunci. Dan sayangnya, kadang tak sempat dihapus.

Dokumen digital juga tak kalah penting. Bayangkan kalau KPK menemukan proposal agensi iklan bernilai miliaran tapi cuma ditulis pakai font Comic Sans. Kalau bukan karena niat korup, minimal niat desainnya patut dipertanyakan.

Dari data internet, penyidik bisa tahu aktivitas penelusuran. Misalnya, kalau ternyata ada pencarian “cara bersih-bersih metadata dokumen agar tidak ketahuan KPK,” maka itu bisa jadi bukti yang cukup... untuk dapat nilai A di mata penyidik.

Data lokasi dan waktu juga jadi andalan. Dalam dunia korupsi, keberadaan fisik kadang lebih penting dari kata-kata. Karena kalau kamu bilang enggak ikut rapat, tapi GPS bilang kamu di ruang rapat, yaa... selamat datang di dunia kebohongan berbasis lokasi.