VISI | Indonesia dan Kemerdekaan yang Masih Diperdebatkan

Oleh Aep S Abdullah

SEJARAH mencatat, 17 Agustus 1945 adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak menyatakan dirinya merdeka. Namun, delapan dekade kemudian, masih ada tanda-tanda bahwa kemerdekaan itu belum sepenuhnya diterima oleh bekas penjajah. Tidak hanya soal pengakuan hukum internasional yang tak pernah tuntas, tapi juga bayang-bayang pengaruh yang menyusup hingga ke pusat kekuasaan.

Bayang itu semakin jelas ketika kita menelusuri bagaimana Presiden Soekarno dijatuhkan. Arsip-arsip yang kini mulai terbuka menunjukkan, operasi tersebut adalah salah satu misi intelijen paling sukses Amerika Serikat. Saking suksesnya, model ini dipakai lagi di negara-negara lain, dari Asia hingga Amerika Latin. Indonesia dijadikan contoh “kudeta sempurna”.

Metodenya? Sangat sederhana sekaligus licik. Ciptakan krisis, arahkan kebijakan yang tampak logis, lalu kendalikan hasil akhirnya. Kini, bentuknya bukan lagi kudeta berdarah, tetapi regulasi ekonomi yang memukul rakyat, sembari membuka pintu lebar-lebar untuk utang luar negeri.

Tak jarang, pernyataan pejabat tinggi menjadi bahan gosip politik. Seorang Menteri Keuangan misalnya, kerap disebut “berhaluan IMF” oleh publik. Orang mulai bertanya-tanya: apakah kebijakan fiskal kita murni demi kemandirian bangsa, atau sekadar memelihara ketergantungan kepada kreditur asing?

Hubungan dengan Belanda pun menyimpan cerita getir. Pernah, di era Presiden SBY, intelijen menyarankan agar beliau membatalkan kunjungan resmi ke Belanda. Alasannya, ada risiko penghinaan diplomatik: kemungkinan tidak diterima secara resmi oleh pemerintah mereka.

Lalu tahun 2006, di peringatan 70 tahun Perjanjian Linggarjati, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda melontarkan pernyataan yang mengguncang: proklamasi 17 Agustus 1945 dianggap tidak sah tanpa persetujuan Belanda. Seolah kemerdekaan yang kita perjuangkan dengan darah, harus terlebih dahulu mendapat tanda tangan bekas penjajah.

Kadang pelecehan itu datang lewat hal yang tampak remeh. Misalnya, timnas Belanda yang menolak mengenakan kostum nomor dua timnas Indonesia sesuai aturan FIFA saat bertanding di sini. Bagi yang paham protokol olahraga, ini bukan sekadar urusan baju, tetapi pesan: “Kami tidak memandang kalian setara.”