VISI | Haji 2025 dan Krisis Tata Kelola

Oleh Aep S. Abdullah

PELAKSANAAN haji 2025 kembali diwarnai kekacauan. Ribuan jemaah asal Indonesia menghadapi nasib tak pasti, terutama yang menggunakan visa non-kuota seperti visa mujamalah atau Furoda. Meskipun biaya haji Furoda mencapai angka fantastis—sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta per orang—pelayanan yang diterima tidak sebanding. Bahkan, sebagian dari mereka gagal wukuf di Arafah karena keterlambatan administrasi dan buruknya manajemen syarikah atau penyedia layanan di Arab Saudi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media nasional dan laporan Timwas Haji DPR RI, lebih dari 1.200 jemaah non-kuota terlantar di Makkah dan Madinah. Beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki tenda untuk wukuf, tidak mendapat katering selama berhari-hari, hingga kesulitan akses layanan kesehatan. Padahal, sebagian besar dari mereka adalah jemaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra.

Syarikah, sebagai mitra operasional penyelenggara haji di Arab Saudi, mendapat sorotan tajam. Diduga terjadi ketidaksesuaian kontrak pelayanan antara travel penyelenggara di Indonesia dan pihak syarikah. Akibatnya, jemaah menjadi korban. Tidak sedikit biro perjalanan haji yang hanya menjadi makelar visa Furoda tanpa menjamin pelayanan dasar. Kementerian Agama dinilai lalai dalam pengawasan terhadap travel-travel ini.

Kasus tragis terjadi pada jemaah asal Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan yang tidak bisa masuk Arafah karena tenda penuh atau akses transportasi tertutup. Mereka pun gagal melaksanakan wukuf, sehingga hajinya tidak sah. Bayangkan, mereka telah menabung dan membayar ratusan juta rupiah, namun akhirnya pulang dengan rasa kecewa dan trauma.

Penderitaan jemaah tidak berhenti di situ. Banyak dari mereka harus berpindah-pindah penginapan, tidur di lobi hotel, atau menunggu dalam kondisi kepanasan tanpa kejelasan. Keluh kesah bertebaran di media sosial, memperlihatkan wajah buram manajemen haji Indonesia. Bahkan, ada yang sampai terpaksa menjual aset untuk berangkat haji non-kuota, namun kembali dengan rasa hancur karena gagal menunaikan ibadah secara sempurna.