VISI | Darurat Pemimpin Pendidikan

Oleh Drajat

INDONESIA hari ini, khususnya dalam sektor pendidikan, seperti kapal besar yang oleng di tengah badai. Bukan karena kekurangan awak, bukan pula karena tak ada arah tujuan, tetapi karena mereka yang duduk di kemudi tak tahu persis bagaimana menakhodai kapal ini dengan selamat. Sementara itu, negara-negara tetangga di Asia Tenggara terus berlari mengejar transformasi pendidikan dengan langkah pasti.

Kita? Masih sibuk berkutat dengan wacana, seminar, dan pidato-pidato yang lebih banyak "bacot" daripada kerja nyata.

Sudah lama kita mendengar bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Kita juga tahu bahwa SDM unggul lahir dari sistem pendidikan yang kokoh dan relevan. Namun, kenapa realitas di lapangan tak pernah beranjak dari permasalahan klasik? Pengangguran intelektual merajalela. Lulusan sarjana menumpuk tanpa kepastian arah. Banyak di antara mereka yang akhirnya hanya menunggu “durian runtuh”; bantuan sosial, program karitatif, atau bahkan pekerjaan yang bukan hasil jerih payah, tetapi koneksi. Ironi yang menyayat.

Bicara soal pendidikan sejatinya adalah bicara tentang pemimpin pendidikan. Jangan dulu menyalahkan guru, kurikulum, atau murid-murid yang katanya malas belajar. Lihat dulu ke atas, ke arah struktur kekuasaan yang menentukan arah dan kebijakan: mulai dari Menteri, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga Kepala Sekolah.

Apakah mereka dipilih berdasarkan kompetensi atau karena faktor kedekatan, loyalitas politik, bahkan mahar jabatan?

Inilah persoalan utama kita hari ini. Ketika jabatan pendidikan lebih banyak dibagi-bagikan sebagai bentuk “balas budi” politik ketimbang ditetapkan berdasarkan rekam jejak profesional dan keilmuan, maka hasilnya bisa ditebak: kebijakan tumpul, program asal jalan, dan eksekusi tanpa visi.

Sungguh ironis, mereka yang memimpin justru tidak punya pengalaman cukup di dunia pendidikan. Ada Kepala Dinas yang bahkan belum pernah menjadi guru. Ada Kepala Sekolah yang tidak tahu bagaimana menulis laporan BOS sesuai aturan. Ada pengawas yang lebih sibuk mengejar proyek ketimbang membina mutu pembelajaran. Maka wajar jika sistem pendidikan kita jalan di tempat, atau bahkan mundur.