VISI | Darurat Pemimpin Pendidikan

Oleh Drajat

INDONESIA hari ini, khususnya dalam sektor pendidikan, seperti kapal besar yang oleng di tengah badai. Bukan karena kekurangan awak, bukan pula karena tak ada arah tujuan, tetapi karena mereka yang duduk di kemudi tak tahu persis bagaimana menakhodai kapal ini dengan selamat. Sementara itu, negara-negara tetangga di Asia Tenggara terus berlari mengejar transformasi pendidikan dengan langkah pasti.

Kita? Masih sibuk berkutat dengan wacana, seminar, dan pidato-pidato yang lebih banyak "bacot" daripada kerja nyata.

Sudah lama kita mendengar bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Kita juga tahu bahwa SDM unggul lahir dari sistem pendidikan yang kokoh dan relevan. Namun, kenapa realitas di lapangan tak pernah beranjak dari permasalahan klasik? Pengangguran intelektual merajalela. Lulusan sarjana menumpuk tanpa kepastian arah. Banyak di antara mereka yang akhirnya hanya menunggu “durian runtuh”; bantuan sosial, program karitatif, atau bahkan pekerjaan yang bukan hasil jerih payah, tetapi koneksi. Ironi yang menyayat.

Bicara soal pendidikan sejatinya adalah bicara tentang pemimpin pendidikan. Jangan dulu menyalahkan guru, kurikulum, atau murid-murid yang katanya malas belajar. Lihat dulu ke atas, ke arah struktur kekuasaan yang menentukan arah dan kebijakan: mulai dari Menteri, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga Kepala Sekolah.

Apakah mereka dipilih berdasarkan kompetensi atau karena faktor kedekatan, loyalitas politik, bahkan mahar jabatan?

Inilah persoalan utama kita hari ini. Ketika jabatan pendidikan lebih banyak dibagi-bagikan sebagai bentuk “balas budi” politik ketimbang ditetapkan berdasarkan rekam jejak profesional dan keilmuan, maka hasilnya bisa ditebak: kebijakan tumpul, program asal jalan, dan eksekusi tanpa visi.

Sungguh ironis, mereka yang memimpin justru tidak punya pengalaman cukup di dunia pendidikan. Ada Kepala Dinas yang bahkan belum pernah menjadi guru. Ada Kepala Sekolah yang tidak tahu bagaimana menulis laporan BOS sesuai aturan. Ada pengawas yang lebih sibuk mengejar proyek ketimbang membina mutu pembelajaran. Maka wajar jika sistem pendidikan kita jalan di tempat, atau bahkan mundur.

Mari kita perjelas: pendidikan bukan hanya tentang menyampaikan materi pelajaran. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, membentuk pola pikir, karakter, dan keberanian hidup mandiri. Tugas ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang paham dunia pendidikan secara mendalam, bukan sekadar hafal teori, tetapi juga merasakan denyutnya di lapangan.

Namun, fakta di lapangan berkata lain. Masih banyak kepala sekolah yang menjalankan sekolahnya seperti kepala proyek. Segala keputusan diambil sendiri. Dana BOS dikelola tanpa melibatkan guru. Guru dianggap bawahan, bukan mitra. Budaya partisipatif mati. Tidak ada semangat kolegial. Maka, jangan heran jika sekolah berubah menjadi institusi birokratis yang kaku, bukan ruang belajar yang hidup dan membahagiakan.

Mari kita lihat gejala “darurat” ini yang sudah kasatmata: Pertama, guru tidak dihargai sebagai garda terdepan. Banyak kepala sekolah yang tidak melibatkan guru dalam perencanaan dan evaluasi. Kegiatan pembelajaran tidak menjadi pusat diskusi. Bahkan, ada guru yang merasa lebih sebagai pelaksana instruksi ketimbang pendidik profesional.

Kedua, kebijakan asal jadi tanpa landasan ilmiah. Program yang tiba-tiba datang dari atas tanpa sosialisasi dan pelatihan yang memadai, membuat guru kewalahan. Akhirnya hanya menjalankan karena takut dimarahi, bukan karena yakin manfaatnya.

Ketiga, minimnya pengawasan dan pembinaan yang bermutu. Pengawas sekolah sering datang hanya untuk meminta laporan, bukan memberikan solusi atau penguatan pembelajaran. Sekolah tidak dibina, tapi dinilai sepihak.

Keempat, penempatan jabatan yang tidak sesuai kapasitas. Banyak orang baik, cerdas, dan berdedikasi yang terpinggirkan karena tidak punya akses ke kekuasaan. Sementara yang punya kedekatan bisa melenggang masuk tanpa proses seleksi yang adil.

Kepala daerah harus sadar bahwa pendidikan adalah jantung pembangunan daerah. Tanpa SDM yang baik, segala bentuk infrastruktur dan teknologi akan menjadi sia-sia. Maka, menempatkan orang-orang tepat di bidang pendidikan bukan hanya keputusan birokratis, melainkan langkah strategis penyelamatan masa depan bangsa.

Sudah saatnya para pemimpin daerah berani memasang badan. Menolak tekanan politik, menolak titipan, dan menolak sogokan jabatan. Kepala Dinas Pendidikan harus dipilih berdasarkan rekam jejak sebagai pendidik, bukan sebagai kolega politik. Kepala Sekolah harus berasal dari guru terbaik, bukan sekadar guru yang paling patuh dan berduit.

Regenerasi pemimpin pendidikan harus dibuka lebar-lebar. Jangan biarkan jabatan menjadi milik segelintir elite yang itu-itu saja. Semua guru hebat berhak mendapatkan kesempatan memimpin, selama ia memiliki kompetensi dan integritas. Jangan matikan harapan anak-anak muda yang mau bergerak dan membawa semangat perubahan.

Meritokrasi tidak mustahil diwujudkan. Indonesia punya segudang pendidik hebat yang menanti kesempatan. Kita hanya perlu sistem yang adil dan transparan: Seleksi jabatan secara terbuka, berbasis portofolio dan rekam jejak. Penilaian kinerja yang objektif dan berkelanjutan. Pelibatan komunitas pendidikan dan masyarakat dalam proses evaluasi. Pelatihan kepemimpinan pendidikan yang rutin dan bersifat transformasional.

Meritokrasi bukan hanya membuat organisasi lebih sehat, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang profesional. Guru akan lebih termotivasi, karena tahu bahwa kerja keras mereka bisa membawa mereka naik jenjang, bukan karena “siapa yang mereka kenal”, tetapi “apa yang mereka lakukan”.

Meski banyak kekecewaan, kita tak boleh putus asa. Di berbagai daerah, masih ada Kepala Sekolah yang memimpin dengan hati, membangun sekolah dari nol dengan semangat gotong royong. Masih ada pengawas yang rela mendampingi guru dari pagi hingga sore, bukan hanya datang untuk menilai. Masih ada Kepala Dinas yang memulai rapat dengan diskusi mutu pendidikan, bukan soal proyek. Mereka adalah contoh bahwa harapan itu nyata. Tugas kita hari ini adalah memperbanyak sosok seperti mereka, bukan menyingkirkan atau membungkamnya.

Kita butuh pemimpin pendidikan yang mengerti esensi pendidikan. Yang tidak hanya jago membuat surat edaran, tapi juga tahu betapa rumitnya membangkitkan semangat belajar di ruang kelas. Yang tidak hanya membagi anggaran, tapi juga tahu buku seperti apa yang paling tepat dibaca siswa di pedalaman. Yang tidak hanya menyuruh guru mengisi laporan, tapi juga duduk bersama guru untuk mendiskusikan nasib anak-anak.

Inilah darurat kita hari ini. Darurat pemimpin pendidikan. Bukan darurat fasilitas, bukan darurat kurikulum, tapi darurat kepemimpinan. Mari kita angkat suara, jaga marwah pendidikan. Dan mari kita pastikan, ke depan, hanya mereka yang berjiwa pendidik sejati yang duduk di kursi pemimpin pendidikan. Agar anak-anak kita tidak lagi sekadar menunggu “durian runtuh”, tetapi benar-benar siap berdiri di atas kaki mereka sendiri.***

• Penulis, Doktor Ilmu Pendidikan, Praktisi Pendidikan dan Hipnoterapis