VISI | Asyik Ya Jadi Koruptor?

Oleh Drajat

SUDAH lebih dari separuh hidup penulis dihabiskan di ruang-ruang kelas, menyapa wajah-wajah muda yang cerah dengan harapan besar. Penulis telah melihat generasi demi generasi tumbuh, berubah, dan pergi menjemput nasibnya. Penulis menjadi guru karena cinta. Karena penulis percaya, pendidikan adalah jalan paling rasional dan paling strategis untuk memperbaiki nasib bangsa.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada satu rasa yang sulit penulis abaikan. Sebuah rasa yang tak kunjung pergi, justru makin mengakar—rasa jenuh, resah, dan kecewa. Bukan karena kelelahan mengajar, bukan pula karena perkembangan teknologi atau kurikulum yang terus berubah. Tapi karena satu penyakit lama yang kini makin menjalar tanpa malu-malu: korupsi.

Ya, korupsi. Kata yang dulu kita bisikkan dengan malu, kini sudah diteriakkan dengan bangga. Dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi besar-besaran, dari pegawai rendah sampai pejabat tinggi, dari kantor pemerintah sampai lembaga pendidikan, semuanya seolah berlomba-lomba meraup keuntungan pribadi dari uang rakyat. Negara ini tak hanya darurat moral, tapi darurat keteladanan.

Penulis masih ingat kejadian itu, suatu pagi yang tampaknya akan biasa saja. Seperti sering penulis lakukan, penulis memancing percakapan ringan dengan siswa, “Nak, kalau kalian sudah besar nanti mau jadi apa?” Biasanya penulis mendapat jawaban normatif seperti, “Dokter, Pak!”, “Tentara!”, “Youtuber, Pak!” Tapi pagi itu, suara salah satu siswa membuat penulis tercekat: “Saya mau jadi koruptor, Pak. Uangnya banyak, hidup enak!”

Anak-anak lain tertawa. Ada yang menimpali, “Iya, Pak. Lagian koruptor juga kalau ketangkep masih bisa nyengir di TV. Nggak malu-malu!”

Penulis tahu, bisa jadi itu hanya celoteh iseng. Tapi tetap saja, dada penulis seperti dihantam palu godam. Sejauh itukah korupsi menembus kesadaran anak-anak kita? Sejauh itu kah mereka menormalisasi keburukan? Barangkali anak-anak tidak sepenuhnya salah. Mereka adalah cermin. Cermin dari apa yang mereka lihat setiap hari: berita tentang pejabat yang ditangkap KPK, kepala daerah yang ditahan, menteri yang terseret kasus suap, hingga pengelolaan dana publik yang tak transparan. Dan yang paling menyakitkan: banyak dari mereka tidak tampak menyesal.

Mereka tertangkap kamera tersenyum, melambaikan tangan, dan berbaju rapi seperti mau menghadiri seminar. Hukuman pun sering tidak setimpal. Setelah beberapa tahun dipenjara (kadang di "hotel prodeo" yang nyaman), mereka bebas dan hidup mewah lagi.

Bagaimana mungkin anak-anak kita tidak menyimpulkan bahwa korupsi adalah jalan pintas menuju kemakmuran? Bahwa nilai dan moral hanya hiasan pidato? Bahwa integritas adalah dongeng usang yang tak laku?

Penulis pun harus jujur menatap kenyataan bahwa korupsi bukan hanya terjadi di gedung-gedung kementerian atau kantor bupati. Ia merasuki sekolah-sekolah kita. Mungkin tidak semua, tapi cukup banyak untuk membuat hati perih. Misalnya; guru masuk kelas terlambat, tapi tetap menandatangani daftar hadir penuh. Tugas siswa asal diberi nilai asal-asalan, cukup terlihat “jalan”.

Dana BOS digunakan tak sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kegiatan yang tak pernah dilaksanakan dilaporkan sebagai "sukses dan meriah". Serta honor fiktif, kwitansi ganda, markup pengadaan—semuanya terjadi.

Bahkan di beberapa tempat, praktik pungutan liar masih dianggap "lumrah". Padahal, apa bedanya dengan korupsi yang lebih besar? Jika ketidakjujuran dibiarkan dari hal-hal kecil, maka besar kemungkinan akan tumbuh menjadi kejahatan besar di masa depan.

Penulis percaya, masih banyak guru, kepala sekolah, dan pejabat pendidikan yang jujur dan tulus bekerja. Tapi jika kita tidak bersuara, jika kita membiarkan yang salah menjadi biasa, maka kita semua telah menjadi bagian dari kebusukan itu.

Kita tidak bisa lagi menunda. Harus ada perlawanan. Dan perlawanan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi soal pendidikan moral dan keteladanan. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak rusak karena kurang cerdas, tapi karena kehilangan malu dan kehilangan arah.

Sebagai pendidik, penulis mengajak kita semua untuk kembali kepada hakikat pendidikan yang sejati: membentuk manusia berintegritas. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil namun bermakna: Pertama, berani jujur sekecil apa pun. Jangan beri nilai kalau tidak melihat prosesnya. Jangan tanda tangan dokumen kalau tidak benar. Jangan ajari siswa untuk “nanti saja dikerjakan, yang penting setor dulu.”

Kedua, berikan keteladanan. Siswa lebih banyak belajar dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Jadilah guru yang tepat waktu, jujur, dan bertanggung jawab.

Ketiga, diskusikan isu korupsi di kelas. Ajak anak-anak berdialog. Tunjukkan bahwa kejujuran itu kekuatan. Buat mereka sadar bahwa menjadi baik itu keren.

Keempat, dorong transparansi sekolah. Ajak komite dan masyarakat ikut memantau penggunaan dana sekolah. Transparansi bukan ancaman, tapi jaminan kepercayaan. Dan kelima, jadikan antikorupsi sebagai nilai harian. Tidak perlu menunggu program nasional. Kita bisa menyisipkannya dalam pelajaran, dalam praktik, dalam kebiasaan harian.

Penulis masih percaya pada kekuatan pendidikan. Penulis masih percaya bahwa satu guru yang jujur bisa menginspirasi seratus murid untuk tumbuh jadi pribadi tangguh. Penulis masih percaya bahwa anak-anak kita, meski hari ini berceloteh ingin jadi koruptor, masih bisa diarahkan menuju mimpi yang lebih mulia.

Tapi itu hanya mungkin jika kita—para guru, orang tua, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan—berani jujur, berani bersih, dan berani berubah. Korupsi adalah penyakit. Tapi seperti semua penyakit, ia bisa disembuhkan. Obatnya bukan hanya hukum, tapi juga pendidikan. Dan kita adalah dokternya.

Mari kita mulai dari diri sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?.***

• Penulis, Doktor Ilmu Pendidikan, Guru, Praktisi Pendidikan dan Hipnoterapis