Transisi Energi Global Ancam Hak Masyarakat Adat

Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert Kwokwo Barume, melihat persoalan ini bersumber dari kekosongan perlindungan hukum. Tanpa kerangka yang kuat, negara seringkali menghindari pemberian hak-hak dasar kepada Masyarakat Adat. “Ini yang seharusnya menjadi fokus dalam COP30,” ujar Barume. Ia juga menilai banyak proyek besar di Indonesia, termasuk PSN Poco Leok, dilakukan tanpa prinsip free, prior and informed consent, sehingga memicu perampasan tanah dan degradasi lingkungan.

Dari perspektif masyarakat sipil, Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa keadilan iklim harus menjadi fondasi utama kebijakan transisi energi. Menurut Manajer Kampanye Iklim dan Energi, Iqbal Damanik, energi bersih tidak boleh dicapai dengan mengorbankan ruang hidup rakyat. “Jangan atas nama transisi bersih kita merusak lingkungan atau menyingkirkan warga dari kehidupannya,” katanya.

Bagi Greenpeace, keadilan iklim berarti memastikan kelompok rentan tidak menjadi korban dari kebijakan yang hanya menguntungkan elite. Setiap langkah menuju energi terbarukan harus memperkuat perlindungan hak hidup masyarakat dan menjamin masa depan yang adil bagi generasi mendatang.

@uli