Transisi Energi Global Ancam Hak Masyarakat Adat

ED
Jumat, 14 November 2025 | 18:21 WIB
Bagikan
Transisi Energi Global Ancam Hak Masyarakat Adat
1" data-turn-id="request-WEB:d3d38f19-3eee-40b4-8a94-0b2596b19fd5-62" data-testid="conversation-turn-124" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">

VISI.NEWS | JAKARTA - Di tengah riuh rendah janji-janji iklim yang digaungkan para pemimpin dunia dalam perhelatan COP30 di Belém, Brazil, suara Masyarakat Adat Indonesia kembali mengingatkan dunia bahwa transisi energi tak selalu membawa masa depan yang bersih bagi semua. Di balik ambisi global menuju energi hijau, kehidupan banyak komunitas justru berada di ujung tanduk.

Dalam diskusi side event bertajuk Centering Justice and Responsible Critical Minerals Governance di Ford Foundation Pavilion, berbagai organisasi masyarakat sipil Indonesia menyuarakan fakta lapangan yang kerap tersisih dari wacana besar COP30. Mereka membawa kabar pilu dari kampung-kampung yang terdampak industri mineral kritis—bahan baku utama kendaraan listrik dunia.

Salah satu contoh paling nyata datang dari Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara, yang kini menjadi simbol ekosida akibat masifnya hilirisasi nikel. Di sana, laut berubah warna, sumber pangan lenyap, dan kesehatan masyarakat terancam. Wilayah tersebut, bersama Pomalaa Industrial Park, telah menjadi bagian dari rantai pasok produsen otomotif global seperti Volkswagen, Tesla, Ford Motors, BMW, dan BYD.

“Masyarakat Adat Bajau di Kabaena tidak lagi bisa mencari ikan. Air laut sudah berubah merah, anak-anak tak bisa berenang. Laut yang dulu rumah mereka, kini jadi racun,” ungkap Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien, dalam diskusi pada Rabu (12/11/2025).

Riset Satya Bumi menunjukkan temuan mencengangkan: kadar nikel dalam urine warga Kabaena mencapai 5–30 kali lebih tinggi dari populasi umum. Bahkan, logam berat lain seperti kadmium, timbal, dan seng turut terdeteksi, membawa ancaman serius bagi kesehatan jangka panjang.

Tak hanya di Kabaena, Andi menyoroti pengalaman pahit Suku Honganamayawa di Halmahera, Maluku Utara, yang juga terdampak tambang nikel skala besar. “Kita perlu mendesak komunitas internasional untuk berhenti mengambil nikel dari pulau-pulau kecil dan menghentikan operasi perusahaan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Halaman :

1 2

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.