Transformasi Layanan Pertanahan Jadi Strategi Baru ATR/BPN Membendung Mafia Tanah

VISI.NEWS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat transformasi pelayanan pertanahan sebagai strategi untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Perbaikan sistem dilakukan melalui percepatan layanan, transparansi proses, integrasi data, serta penguatan integritas sumber daya manusia.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan mafia tanah dapat berkembang ketika terdapat celah dalam sistem pelayanan, terutama akibat data yang tidak terintegrasi dan proses administrasi yang berlangsung terlalu lama.

“Kami betul ingin transformasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kalau datanya proper, datanya bagus, kemudian integrasi datanya, IT-nya lengkap, saya kira percepatan pelayanan ini justru malah menutup ruang geraknya mafia,” ujar Nusron saat ditemui awak media di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengintegrasikan data pertanahan dengan data pemerintah daerah. Perbedaan informasi antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) selama ini dinilai berpotensi menimbulkan wilayah abu-abu dalam administrasi pertanahan.

Karena itu, Nusron bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyepakati integrasi NIB dan NOP melalui Surat Edaran Bersama (SEB) ATR/BPN dan Kemendagri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten/kota.

Selain membenahi basis data, ATR/BPN juga mendorong kepastian waktu pelayanan. Salah satunya melalui program Peralihan Hak 10 Hari, yang akan mulai diterapkan secara bertahap pada 17 Agustus 2026 di 17 kabupaten/kota.

Kepastian waktu tersebut diharapkan dapat menghilangkan praktik tidak resmi yang muncul akibat masyarakat menghadapi proses pengurusan tanah yang panjang dan tidak pasti. Dengan layanan yang transparan dan terukur, masyarakat tidak perlu bergantung kepada pihak yang menawarkan jasa percepatan secara tidak resmi.

Nusron menilai pemberantasan mafia tanah tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Menurutnya, membangun sistem pelayanan yang tertutup dari celah penyalahgunaan justru menjadi langkah pencegahan yang lebih mendasar.

“Melawan mafia yang paling efektif itu tidak sekadar menangkap, tapi yang paling penting adalah memperbaiki sistem sama meningkatkan integritas SDM,” tegasnya.

Transformasi tersebut sekaligus menempatkan digitalisasi, integrasi data, dan kepastian layanan sebagai instrumen penting dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, serta Kepala Biro Hukum ATR/BPN.