Tim Keamanan Nasional Trump Lobi Kongres untuk Dukung Perang Iran, Isu Pendanaan dan Kewenangan Jadi Sorotan

VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengerahkan para pejabat tinggi keamanan nasionalnya ke Capitol Hill untuk meyakinkan anggota Kongres agar mendukung keterlibatan Amerika Serikat dalam perang bersama Israel melawan Iran. Langkah ini dilakukan di tengah desakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik yang meminta penjelasan rinci mengenai dasar hukum, intelijen, serta konsekuensi pendanaan operasi militer tersebut.

Upaya lobi ini berlangsung pada Selasa (3/3), ketika Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Direktur CIA John Ratcliffe, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dijadwalkan memberikan pengarahan tertutup kepada seluruh anggota Senat dan DPR. Pemerintah berusaha membangun dukungan politik yang solid di tengah meningkatnya perdebatan mengenai kewenangan presiden dalam mengerahkan kekuatan militer tanpa persetujuan eksplisit Kongres.

Partai Republik memang menguasai mayoritas tipis di kedua kamar legislatif dan selama ini relatif mendukung agenda Trump. Namun konflik di Timur Tengah memunculkan kegelisahan, bahkan di internal partai presiden sendiri. Sejumlah legislator Republik bergabung dengan Demokrat dalam menyuarakan bahwa pengiriman pasukan ke luar negeri seharusnya tidak dilakukan tanpa persetujuan Kongres sebagaimana diamanatkan Konstitusi.

Anggota DPR dari Ohio, Warren Davidson, secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan tersebut.

Dalam unggahannya di media sosial, ia menyatakan, “America First seharusnya menjadi penolakan terhadap mesin perang globalis. Saya menantikan untuk melihat intelijen yang menurut pemerintahan begitu meyakinkan, lalu memberikan suara.”

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan militer berpotensi menyeret Amerika Serikat ke konflik berkepanjangan.

Kekhawatiran juga muncul setelah Rubio menyebut bahwa Amerika menyerang Iran karena Israel berencana melakukannya. Senator independen dari Maine, Angus King, mempertanyakan implikasi pernyataan tersebut dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata.