Terima Kunjungan Haedar Nasir, NU-Muhammadiyah Sepakat Tolak Politik Identitas

VISI.NEWS | JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat menolak politik identitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Para pimpinan ormas Islam ini memandang politik identitas sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), politik identitas merupakan praktik politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial.

"Atau mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner, tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan lainnya," jelas Gus Yahya usai menerima kunjungan pengurus PP Muhammadiyah di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Karena politik identitas hanya mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial sehingga menjadi berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan. Sebab politik identitas mendorong perpecahan masyarakat.

"Maka saya sering katakan, kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami nggak mau nanti ada kompetitor (mengatakan) 'pilih orang NU'. Kita nggak mau itu. Kalau mau bertarung harus dengan tawaran-tawaran yang rasional," ucap Gus Yahya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir bersepakat dengan pernyataan Gus Yahya. Prof Haedar menjelaskan primordial yang dimaksud Gus Yahya adalah berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Karena menyandarkan primordial SARA, lalu sering terjadi politisiasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan, yang kemudian membawa pada polarisasi. Bahkan di tubuh setiap komunitas dan golongan, itu bisa terjadi," jelas Prof Haedar.