Sudewo Bantah Terlibat Pemerasan Caperdes, Klaim Tak Pernah Bahas Pengisian Jabatan

VISI.NES | JAKARTA – Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak pernah mengetahui maupun terlibat dalam praktik pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang kini menyeretnya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bahkan mengaku menjadi pihak yang “dikorbankan” dalam perkara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sudewo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026). Ia menegaskan belum pernah membahas pengisian perangkat desa, baik secara formal maupun informal, dengan pihak mana pun.

“Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali,” ujar Sudewo.

Sudewo menjelaskan, rencana pengangkatan perangkat desa baru sejatinya baru akan dilakukan pada Juli 2026. Penjadwalan itu, menurutnya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, karena APBD 2026 hanya memungkinkan pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa selama empat bulan, mulai September.

Ia juga membantah isu adanya transaksi atau pematokan harga dalam proses seleksi. Menurut Sudewo, setiap kali mendengar rumor terkait praktik transaksional di tingkat desa, ia langsung melakukan klarifikasi.

“Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan,” kata dia.

“Saya klarifikasi dia tidak melakukan, sebagai penegasan bahwa seleksi nantinya harus betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain.”

Sudewo mengungkapkan, pada awal Desember 2025, ia bahkan memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pati, Tri Suharyono, untuk memastikan draf Peraturan Bupati tentang pengisian perangkat desa disusun secara ketat dan transparan.