Sri Sultan: Insan Pertanahan Harus Mampu Membaca Peta dan Memahami Manusia

VISI.NEWS – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menekankan pentingnya membangun insan pertanahan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan penguasaan teknologi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kehidupan, sejarah, budaya, serta rasa keadilan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam prosesi wisuda yang digelar pada Sabtu (5/9/2026). Sambutan Sri Sultan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.

Menurut Sri Sultan, tantangan pengelolaan pertanahan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan membaca peta, memahami data spasial, maupun mengoperasikan teknologi modern. Seorang insan pertanahan juga harus mampu melihat kehidupan manusia yang berada di balik setiap bidang tanah.

“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan,” demikian pesan Sri Sultan.

Ia menilai, tanah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar bidang fisik atau objek administrasi. Tanah merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa, tempat manusia membangun kehidupan, menghasilkan pangan, membentuk komunitas, hingga mewariskan masa depan kepada generasi berikutnya.

Karena itu, pengelolaan pertanahan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sri Sultan mengingatkan bahwa kebijakan dan regulasi pertanahan perlu memiliki kemampuan untuk membaca keberagaman sosial dan budaya Indonesia.

Dalam filosofi Jawa, Sri Sultan mengangkat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan tanggung jawab manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan kelestarian kehidupan. Filosofi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan tanah seharusnya membawa kehidupan menuju keadaan yang lebih adil dan manusiawi.

Nilai serupa, menurutnya, juga tumbuh dalam berbagai sistem sosial dan budaya di Nusantara. Di Minangkabau terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanggung jawab lintas generasi. Sementara di Bali, sistem subak memperlihatkan hubungan yang erat antara tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana.

Di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, hak ulayat juga menunjukkan bahwa tanah tidak semata dipahami sebagai milik individu, tetapi sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial masyarakat adat.

“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.

Sri Sultan menegaskan, ilmu pertanahan memiliki posisi strategis karena berada di antara aspek teknis dan kehidupan sosial. Kepastian hak atas tanah bukan hanya berkaitan dengan dokumen atau sertipikat, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat, martabat manusia, serta keberlanjutan lingkungan.

“Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.

Pesan tersebut menjadi perhatian khusus bagi para lulusan Politeknik Agraria STPN yang akan memasuki dunia kerja dan terlibat langsung dalam pelayanan pertanahan. Sri Sultan mengingatkan bahwa pekerjaan yang kelak mereka hadapi mungkin terlihat rutin dalam bentuk berkas, pengukuran, pemetaan, maupun pelayanan administrasi.

Namun, di balik setiap proses tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan kepastian dan berharap mendapatkan keadilan.

Oleh sebab itu, para lulusan diminta untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sikap rendah hati dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Setiap pengukuran harus menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan diharapkan mampu menghadirkan ketenteraman sosial.

Dengan bekal kompetensi teknis yang dipadukan dengan kepekaan sosial dan budaya, Sri Sultan berharap para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dapat menjadi generasi insan pertanahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan di masa depan.

“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya.