Ranny Fahd: Kenaikan Anggaran Kemendukbangga 2027 Harus Berdampak pada Pembangunan SDM

VISI.NEWS — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyampaikan apresiasi terhadap rencana kerja dan pembangunan keluarga yang disusun Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.

 

“Saya menyampaikan apresiasi atas kerja dan pembangunan keluarga, kependudukan, serta RKA-KL yang disusun secara sistematis dan memberikan gambaran mengenai prioritas kementerian,” ujar Ranny melalui keterangan yang diterima, Senin (7/9/2026).

Ia juga menyambut baik peningkatan pagu anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada 2027 dibandingkan dengan tahun anggaran 2026.

Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap pentingnya sektor kependudukan dan pembangunan keluarga dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Ranny menekankan, tambahan anggaran tidak boleh hanya digunakan untuk belanja rutin. Sebaliknya, anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia.

“Saya mendukung penuh komitmen percepatan program yang memiliki dampak strategis. Ini adalah investasi strategis pada ekonomi manusia, bukan sekadar belanja rutin,” tegasnya.

Meski mendukung kenaikan anggaran, Ranny meminta pemerintah mengevaluasi struktur belanja agar pelaksanaan program tidak terlalu terbebani biaya rutin. Ia juga meminta penjelasan mengenai redistribusi anggaran sekitar Rp 88 miliar dari program Bangga Kencana ke program dukungan manajemen.

Menurut Ranny, pemerintah perlu menjelaskan indikator program dan dampak dari pengurangan anggaran tersebut sehingga tidak mengganggu pencapaian target pembangunan keluarga dan kependudukan.

“Struktur belanja ini perlu dievaluasi agar program tidak tersandera oleh biaya rutin,” katanya.

Ranny juga meminta kementerian memperkuat petunjuk teknis, kriteria kinerja, serta tata kelola alokasi anggaran. Hal itu penting agar penyerapan anggaran tidak berhenti pada sekadar kepatuhan administratif.

Ranny turut menyoroti pentingnya sinkronisasi program lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer dan program Bangga Kencana.

Menurut dia, koordinasi tersebut perlu diformalkan dalam instrumen kerja sama yang jelas, termasuk mengenai pembagian peran, penggunaan data, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

“Sinkronisasi lintas sektor sebaiknya diformalkan agar program dan layanan kesehatan primer serta Bangga Kencana dapat diikat dalam satu instrumen kerja sama yang mengunci peran data dan tanggung jawab masing-masing pihak,” jelasnya.

Selain itu, Ranny meminta perhatian khusus terhadap sumber daya manusia di lapangan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana.

Ia menilai penguatan kapasitas dan insentif bagi petugas lapangan menjadi faktor penting agar peningkatan anggaran benar-benar menghasilkan dampak.

“Tanpa penguatan insentif dan kapasitas mereka, anggaran sebesar apa pun mungkin akan berhenti di atas kertas saja,” ujarnya.

Ranny kembali mengingatkan pemerintah agar proses pembahasan anggaran dapat segera dituntaskan sehingga program kementerian dapat berjalan secara optimal pada 2027.

Ia berharap anggaran yang telah ditetapkan nantinya dapat dieksekusi secara berani, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.

Ranny menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan program secara efektif serta mempertanggungjawabkan penggunaannya.

“Kami percaya bahwa anggaran ditentukan oleh keberanian mengeksekusi dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkannya,” katanya.

Ranny berharap Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mampu menjadikan anggaran 2027 sebagai instrumen nyata untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Ia memastikan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kementerian tersebut.