SOSOK | Dadang Sukmawijaya, dari Dunia Hukum "Diceburkan" ke Politik

Dadang menceritakan pahit getirnya saat kuliah. Ia hanya bisa kos yang uang sewanya Rp. 30 ribu/bulan, saat tempat kos lain berharga Rp. 300-400 ribuan. "Tapi, ada untungnya, saya tidak betah di tempat kos jari bisa berlama-lama di kampus. Bisa banyak baca buku gratis, koneksi internet gratis dan ikut Menwa Mahawarman," ungkap ayah dari tiga orang anak ini.

Bahkan, katanya, kegiatan di Menwa menjadikan ia semakin tangguh. Sementara, kondisi tempat kosnya membuatnya tidak betah dan mendorongnya untuk cepet-cepet menyelesaikan pendidikannya. "Alhamdulillah, tahun 2003, dengan kondisi itu, saya bisa menyelesaikan sarjana hukum saya dengan cepat," ungkapnya.

Di sini, katanya, ia tidak hanya belajar teori hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang kemudian membimbing langkah-langkah karirnya. Kecintaanta pada ilmu hukum mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan magister di UIN SGD Bandung hingga selesai tahun 2020.

Aktif berorganisasi

Dalam perjalanan karirnya, Dadang telah terlibat aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalyon IV Kompi D STHB, serta dipercaya sebagai Ketua Umum Alumni MTSN Maparah Ciamis Angkatan 2004.

Tak hanya di organisasi tersebut, Dadang juga memiliki peran penting di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kota Cimahi dan Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) Jawa Barat. Di sini, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Ketua Departemen Hukum dan Perundang-undangan, menunjukkan komitmennya untuk memajukan masyarakat.

Semangat kepemimpinan Dadang terus berkobar, tercermin dari perannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Korps Mahawarman dan Wakil Ketua Umum di GKJI Jawa Barat. Ia juga aktif di Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Bandung sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Advokasi, dan Kerjasama.

Sebagai seorang advokat, Dadang merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Sejak tahun 2004, ia telah menjadi Kadiv Konsultasi & Bantuan Hukum di Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung. "Melalui lembaga ini, sata bisa memberikan pelayanan secara gratis kepada ribuan anak dan pendamping di wilayah Bandung dan sekitarnya, " ungkap Dadang.