Soal Kasino Dilegalkan, Pakar Minta Indonesia Membuka Mata

VISI.NEWS | JAKARTA - Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana turut menanggapi soal usulan kasino untuk dilegalkan demi meningkatkan devisa negara. Hikmahanto meminta Indonesia untuk membuka mata menyikapi hal tersebut. Indonesia juga perlu membuat assesment yang berkaitan dengan tiga hal penting. Pertama, perputaran uang terkait dengan masalah judi ini seberapa besar Karena berdasarkan temuan dari PPATK, judi online yang dioperasikan mungkin di Kamboja, di Myanmar, itu jumlah perputaran uangnya sangat besar. “Yang kedua adalah apakah memang bisa rakyat kita yang katanya mayoritas beragama Islam, terus sangat beragama, untuk melepaskan diri dari judi? Ternyata kan enggak,” kata Hikmahanto kepada wartawan, Jumat (16/5/2025). Hikmahanto menuturkan poin ketiga yang tidak kalah penting adalah bila Indonesia harus buat assessment terkait dengan masalah penegakan hukumnya. Menurutnya, negara punya masalah penegakan hukum, meski beberapa kali pemerintah berniat untuk berantas korporasi judi online tapi yang jadi masalah korporasi tersebut berada di Kamboja dan Myanmar yang memang melegalkan kasino. “Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan assessment, dan menurut kita enggak bisa diselesaikan, menurut saya bukannya tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja, kayak KEK, kawasan ekonomi khusus, di Genting, atau misalnya di Singapura kan juga ada, tapi untuk warga negara Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus bayar,” tuturnya. Guru Besar Hukum Internasional UI itu menyatakan memang Indonesia itu memang negara Muslim tapi memang aktivitas judi masih tinggi. Menurutnya, ketika zaman Ali Sadikin bertugas di Gubernur DKI Jakarta akhirnya melegalkan hal tersebut. “Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas lah, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir aja, dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya,” ujarnya. “Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya,” sambungnya. Ia juga mencontohkan salah satu aktifitas di Uni Emiret Arab yang mengharamkan judi namun membuka kasino dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. Menurutnya, bila pada akhirnya Indonesia berkompromi untuk membuka kasino untuk KEK. Pemerintah harus berani mengambil keputusan apakah kita melegalkan pengoperasian judi online di Indonesia. Seperti misalnya yang terjadi di Kamboja dan Myanmar, negara tidak punya kendali. “Mereka-mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan judi online disiksa dan lain sebagainya, kita nggak ada kendali. Udah mereka masuk keluarnya secara ilegal mereka melakukan perbuatan yang tidak baik bagi warga negara kita yang di Indonesia, tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka untuk mengeluarkan uang. Kan nggak bener juga tuh kalau kayak begitu,” tutupnya. @givary