Sherly Tjoanda Akui Malut Kesulitan Bayar Gaji PPPK

Ia menjelaskan beban belanja pegawai di Maluku Utara saat ini telah melampaui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah tersebut. DAU Maluku Utara tercatat sekitar Rp960 miliar, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun.

"Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp 1,1 triliun. Artinya, belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU," katanya.

Sebagai solusi, Sherly meminta pemerintah pusat mengembalikan sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini ditahan. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu daerah memenuhi kebutuhan fiskal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada APBN.

"Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD (pendapatan asli daerah) dan DBH (dana bagi hasil). Dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil, itu kami kami ditahan 60 persen. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN PPPK, kami hanya minta sebagian dari 60 persen DBH dikembalikan," kata dia.

Sherly juga mengingatkan bahwa kebijakan relaksasi belanja pegawai berpotensi mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur di daerah. Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Sherly.

"Dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya," imbuhnya.