Seleksi Capim dan Dewas KPK 2024-2029: Keikutsertaan Unsur Polri dan Kejaksaan

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mengingatkan bahwa Panitia Seleksi Capim KPK harus lebih jeli melihat rekam jejak etik para pendaftar, khususnya dari kalangan aparat penegak hukum. Ia menyoroti persoalan etik yang pernah melibatkan eks Ketua KPK Firli Bahuri, yang saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pernah bertemu dengan pihak yang sedang diselidiki kasus korupsinya. Namun, pansel capim KPK pada 2019 lalu tidak menggubris hal itu dan tetap meloloskan Firli hingga menjadi ketua KPK. “Justru pansel KPK ini harus lebih jeli memilih, jangan sampai memilih orang-orang yang mempunyai problem hukum dan problem etik sebagaimana pansel terdahulu menjerembabkan KPK ke dalam lubang permasalahan dengan memilih Firli Bahuri,” kata Zaenur. “Maka itu harus menjadi perhatian bagi pansel sekarang, jangan mengulangi kesalahan dan kegagalan pansel terdahulu,” tegasnya.

Zaenur juga meminta masyarakat memberikan masukan kepada pansel capim KPK mengenai rekam jejak para pendaftar, khususnya yang berasal dari aparat penegak hukum. “Jangan sampai orang-orang yang mempunyai catatan masalah hukum dan etik menjadi pimpinan KPK,” kata Zaenur. Selain itu, Zaenur menekankan bahwa tidak boleh ada sistem kuota atau alokasi khusus untuk meloloskan polisi dan jaksa. Menurutnya, Undang-Undang KPK tidak mewajibkan adanya perwakilan dari Polri dan Kejaksaan dalam seleksi capim dan dewas KPK. “Semua harus melalui proses seleksi yang bersifat fair play untuk semua orang, apapun latar belakangnya. Jangan sampai ada sistem bersifat kuota ataupun alokasi untuk penegak hukum,” ujarnya.

Pendaftaran capim dan anggota Dewas KPK telah ditutup pada Senin (15/7/2024). Selanjutnya, pansel akan menjalankan tahap seleksi administrasi kepada para pendaftar. Hasil seleksi administrasi rencananya akan diumumkan pada Rabu (24/7/2024) pekan depan.

@shintadewip