Saudi Blokir Dana Haji 2027, Indonesia Kirim Nota Diplomatik

“Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa,” katanya.

Sebagai langkah resmi, Kementerian Haji dan Umrah telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Nota tersebut menjadi bagian dari proses komunikasi resmi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan pemblokiran dana.

“Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Dahnil.

Pemerintah Berkomitmen Evaluasi

Persoalan pemblokiran dana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2026, khususnya berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan perlindungan asuransi jemaah.

Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap adanya persoalan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Pemerintah justru akan menggunakan berbagai temuan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan istitha'ah kesehatan. Pemerintah ingin memastikan calon jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan sehingga mampu menjalankan rangkaian ibadah haji sekaligus meminimalkan risiko kesehatan selama berada di Arab Saudi.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena penyelenggaraan haji melibatkan perjalanan internasional, aktivitas fisik yang cukup berat, perubahan lingkungan, serta kondisi cuaca yang berbeda dengan Indonesia.