Saudi Blokir Dana Haji 2027, Indonesia Kirim Nota Diplomatik

VISI.NEWS – Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 milik Indonesia sebesar 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar. Pemblokiran tersebut dilakukan menyusul persoalan asuransi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pemerintah Indonesia mempersoalkan langkah Arab Saudi tersebut karena pemblokiran dilakukan sebelum adanya proses verifikasi bersama mengenai dugaan pelanggaran asuransi yang menjadi dasar tindakan tersebut.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia terlebih dahulu meminta penjelasan secara rinci mengenai dasar pemblokiran dana tersebut, termasuk data jemaah, jenis pelanggaran, serta ketentuan asuransi yang dinilai tidak dipenuhi.

“Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat, bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, ‘kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal’,” ujar Dahnil dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dengan nilai sekitar Rp4.760 per 1 riyal, dana yang diblokir tersebut setara dengan kurang lebih Rp66,6 miliar. Dana tersebut merupakan uang muka yang telah dibayarkan pemerintah Indonesia untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut persiapan penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Pemerintah Indonesia perlu memastikan seluruh aspek administrasi, kontrak, layanan, hingga pembiayaan dapat berjalan sesuai ketentuan agar persiapan jemaah haji tidak terganggu.

Dahnil menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Arab Saudi, dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan perlindungan asuransi bagi jemaah Indonesia yang memiliki sembilan jenis penyakit tertentu yang disebut tidak diperbolehkan untuk masuk dalam cakupan penyelenggaraan haji.

Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, Dahnil menilai masih diperlukan pemeriksaan terhadap proses seleksi kesehatan atau istitha'ah yang diterapkan kepada calon jemaah haji Indonesia.

Ia mengakui bahwa terdapat persoalan dalam proses penerapan istitha'ah kesehatan pada penyelenggaraan haji 2026. Sejumlah jemaah yang secara persyaratan kesehatan masih dinyatakan memenuhi ketentuan di Indonesia ternyata memiliki kondisi kesehatan yang kemudian menjadi persoalan ketika berada di Arab Saudi.

“Ini memang harus koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, ini istitha'ah tahun ini akan sangat ketat. Di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, itu memang koreksi,” kata Dahnil.

Menurut dia, evaluasi tersebut menjadi penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah perlu memperketat proses pemeriksaan kesehatan dan memastikan data kesehatan jemaah benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

Permintaan Verifikasi

Pemerintah Indonesia kini tengah melakukan proses diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan kejelasan mengenai dasar pemblokiran dana tersebut.

Dahnil mengatakan, pemerintah telah meminta rincian mengenai dugaan pelanggaran asuransi yang disampaikan Arab Saudi. Pemerintah ingin mengetahui secara spesifik ketentuan apa yang dianggap dilanggar serta jemaah mana saja yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Kami meminta rinciannya. Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi,” ujar Dahnil.

Selain meminta data, pemerintah juga akan memeriksa kembali aspek kontraktual dalam kerja sama asuransi penyelenggaraan haji. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kewajiban masing-masing pihak telah dilaksanakan sesuai kesepakatan.

“Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa,” katanya.

Sebagai langkah resmi, Kementerian Haji dan Umrah telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Nota tersebut menjadi bagian dari proses komunikasi resmi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan pemblokiran dana.

“Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Dahnil.

Pemerintah Berkomitmen Evaluasi

Persoalan pemblokiran dana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2026, khususnya berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan perlindungan asuransi jemaah.

Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap adanya persoalan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Pemerintah justru akan menggunakan berbagai temuan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan istitha'ah kesehatan. Pemerintah ingin memastikan calon jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan sehingga mampu menjalankan rangkaian ibadah haji sekaligus meminimalkan risiko kesehatan selama berada di Arab Saudi.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena penyelenggaraan haji melibatkan perjalanan internasional, aktivitas fisik yang cukup berat, perubahan lingkungan, serta kondisi cuaca yang berbeda dengan Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan seluruh perlindungan asuransi jemaah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Arab Saudi. Sinkronisasi ketentuan antara Indonesia dan Arab Saudi dinilai penting untuk mencegah terjadinya perbedaan interpretasi yang dapat berujung pada persoalan administratif maupun finansial.

Pemblokiran dana 14 juta riyal tersebut saat ini masih menjadi bagian dari proses penyelesaian diplomatik. Pemerintah Indonesia belum menyampaikan keputusan akhir terkait nasib dana tersebut karena masih menunggu rincian dan hasil verifikasi dari pihak Arab Saudi.

Dahnil menegaskan, pemerintah ingin persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan data dan ketentuan yang jelas. Verifikasi menjadi langkah penting sebelum pemerintah mengambil kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran asuransi yang menjadi dasar pemblokiran.

Bagi pemerintah, penyelesaian persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dana muka haji 2027. Lebih jauh, hasil pembahasan dengan Arab Saudi diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji Indonesia, terutama dalam hal pemeriksaan kesehatan, kepastian perlindungan asuransi, serta pemenuhan seluruh persyaratan jemaah sebelum keberangkatan.

Dengan persiapan haji 2027 yang mulai berjalan, pemerintah Indonesia dituntut bergerak cepat memastikan persoalan tersebut tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan. Pada saat yang sama, evaluasi terhadap mekanisme istitha'ah dan asuransi menjadi pekerjaan penting agar pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat semakin baik pada musim haji mendatang.