Saatnya Australia Melawan Perbudakan Modern

Sementara itu, dengan pasar luar negeri yang memberlakukan standar yang lebih ketat, Australia kini berusaha mengejar ketertinggalan.

Penerapan Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan di Eropa pada bulan April 2024 menuntut perusahaan melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mendukung transparansi dan tindakan yang lebih besar terhadap perbudakan modern dan eksploitasi tenaga kerja serta mencakup kerangka penegakan substantif. Perusahaan-perusahaan di Asia dan Australia yang memasok atau berdagang di pasar UE, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan diminta untuk mengidentifikasi, menilai — dan, yang terpenting, bertindak untuk mencegah — perbudakan modern dalam rantai pasokan mereka.

Selain itu, Eropa dan AS telah mengadopsi larangan impor yang memblokir impor atau penjualan barang-barang asing yang diduga melibatkan perbudakan modern. Bukti menunjukkan bahwa akan penting untuk mempertimbangkan pengaturan ulang kebijakan dan menggabungkan reformasi untuk memperkuat pendekatan regulasi saat ini. Munculnya dan pengembangan konsep uji tuntas hak asasi manusia telah memajukan pemahaman tentang bagaimana pemerintah dapat membentuk dan bagaimana bisnis dapat menerapkan pendekatan yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan mengomunikasikan risiko dan dampak seputar perbudakan modern.

Masih ada ketidakkonsistenan antara pendekatan legislatif, praktik bisnis, dan tuntutan para pemangku kepentingan. Pendekatan yang lebih holistik yang mencakup langkah-langkah penegakan hukum dan akses ke pemulihan bagi mereka yang terkena dampak akan memfasilitasi perubahan yang berarti bagi orang-orang yang hidup dalam kondisi perbudakan modern.

• Justine Nolan adalah Direktur Institut Hak Asasi Manusia Australia dan Profesor di Fakultas Hukum & Keadilan di UNSW Sydney.
• Awalnya diterbitkan di bawah Creative Commons oleh 360info™.