Saan Mustopa Dorong Penyelesaian Masalah Agraria dengan Kolaborasi Lintas Sektor

VISI.NEWS | JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk berpihak kepada petani dan masyarakat desa dalam memperjuangkan keadilan agraria. Kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah bagi rakyat ini diperlukan karena kerap menjadi konflik yang terus berjalan tak berujung.

“Komitmen yang disampaikan oleh kawan-kawan dari KPA maupun SPP dengan kami di DPR ini sama. Kita ingin persoalan yang dihadapi petani dan masyarakat desa bisa terselesaikan dengan baik dan cepat,” ujarnya dalam pertemuan dengan beberapa menteri serta audiensi DPR RI mendengarkan masukkan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Petani Pasundan (SPP) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Ia menilai persoalan agraria kerap menjadi konflik klasik karena jumlah tanah tidak bertambah, sementara kebutuhan meningkat seiring pembangunan, kepentingan korporasi, maupun kebutuhan pribadi. Akibatnya, petani kerap menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Kenapa ini penting? Karena secara sosiologi konflik tanah selalu ada. Kalau tidak dikelola dan ditata dengan baik, konflik-konflik ini akan terus muncul, dan yang selalu dirugikan adalah rakyat petani,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Saan juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selalu mengutip Pasal 33 UUD 1945 dalam setiap pidatonya. Menurutnya, arah keberpihakan presiden jelas, tinggal bagaimana semua pihak mampu melaksanakan dan merealisasikannya.

“Dari sisi komitmen, keberpihakan, dan kemauan, ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Tinggal bagaimana kita menjalankannya agar apa yang disampaikan teman-teman KPA maupun SPP bisa segera kita bereskan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan persoalan agraria. Menurutnya, ego sektoral justru akan memperlambat penyelesaian konflik.

“Kalau masih ada ego sektoral di masing-masing kementerian, maka persoalan agraria tidak akan pernah selesai. Ada kehutanan, agraria tata ruang, KKP, ESDM, pertanian, semua harus kolaboratif,” ungkapnya.