RUU Pemilu Memanas, PKS Pertahankan Parliamentary Threshold, PAN Ingin Hapus

VISI.NEWS | JAKARTA — Wacana penghapusan ambang batas parlemen dalam revisi RUU Pemilu memantik perdebatan tajam di antara partai politik. Jika Partai Amanat Nasional mendorong aturan tersebut dihapus demi memperluas keterwakilan suara pemilih, Partai Keadilan Sejahtera justru menilai ambang batas tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem politik.

Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, menegaskan bahwa parliamentary threshold masih relevan sebagai alat penyaring agar parlemen tidak terfragmentasi berlebihan. Menurutnya, terlalu banyak partai kecil di DPR justru berisiko memperlambat proses pengambilan keputusan strategis.

“Kami memandang bahwa keberadaan parliamentary threshold (PT) masih dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (governmentability),” kata Kholid.

Ia menjelaskan bahwa ambang batas membantu memastikan komposisi partai di parlemen lebih terukur dan benar-benar mewakili dukungan signifikan dari masyarakat. Dengan struktur yang lebih ramping, DPR dinilai bisa bekerja lebih efisien dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Dengan komposisi partai yang lebih terukur, merepresentasikan suara rakyat yang signifikan, maka DPR dapat bekerja lebih optimal, efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan,” ujarnya.

PKS juga menanggapi usulan fraksi gabungan sebagai solusi bagi partai yang tak memenuhi ambang batas. Menurut Kholid, fraksi bukan sekadar wadah administratif, melainkan representasi ideologi dan platform perjuangan politik masing-masing partai.

“Menyatukan partai-partai tanpa kesamaan platform hanya akan mengaburkan mandat konstituen dan menurunkan kualitas representasi kebijakan di parlemen yang seharusnya berbasis pada aspirasi politik dan platform perjuangan,” kata Kholid.

Di sisi lain, PAN berpandangan bahwa aturan ambang batas selama ini justru membuat jutaan suara pemilih tidak terwakili di parlemen. Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyebut partainya sejak lama konsisten mendorong penghapusan threshold baik untuk pemilihan presiden maupun legislatif.